Kaltimtoday.co - Rencana pelimpahan gedung dan aset sekolah dari SD Negeri 006 ke SMA Negeri 16 di kawasan Prevab Samarinda, memang tak semudah yang dibayangkan. Hingga kini, pemindahan tersebut tak kunjung terlaksana padahal Pemprov Kaltim memberi deadline hingga Desember mendatang. Jika hal itu tak terjadi, Pemprov Kaltim mau tak mau mencari opsi lain untuk membangun sekolah yang refresentatif.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Samarinda yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Asli Nuryadin mengungkapkan, pengelompokan atau regrouping sekolah sebenarnya sudah berjalan sejak 2014 lalu. Di bawah kepemimpinannya, Asli telah melakukan penggabungan lebih dari 50 sekolah tanpa masalah berlarut seperti SDN 006 dan SMAN 16. "Saya kira masalahnya terletak di komunikasi saja. Para orangtua belum mendapat penjelasan lengkap maksud dan tujuan regrouping itu dan mereka mungkin juga belum mendapat penjelasan manfaatnya apa untuk anak dan sekolah," tutur Asli.

Menurutnya, SMA dan SD mutlat harus dipisah di samping saat ini memang kewenangan antara pemerintah kabupaten kota (PAUD, SD dan SMP) dengan pemerintah provinsi (SMA, SMA, MA), telah dipisah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), yang mengamanatkan di dalamnya kewenangan pengelolaan SMA sederajat ada di provinsi. "Bahkan sebelum penerapan UU 23 Tahun 2014 itu kami sudah melakukan regrouping sekolah. Tujuannya salah satunya efektif dan efisien, tidak ada masalah," terangnya.

Karena itu pula, Asli menyatakan harus ada pembangunan kedua bela pihak agar ruang belajar dan lingkungan bisa refresentatif. Jika SMAN 16 Samarinda nantinya akan dibangun atau diperbaiki, maka SDN 006 pun demikian. Jangan sampai ada kekurangan ruang belajar atau kelas yang akhirnya menimbulkan masalah. Jika hal itu bisa dilakukan, Asli yakin semua pihak akan menerima. "Sekolah itu tanggungjawab kami (pemerintah, Red). Kita akan lengkapi seluruh fasilitas pendidikan, termasuk toilet, kantin bersih dan sehat, musala, perpustakaan. Tentu kalau kami tak punya dana, pemerintah provinsi bisa membantu," sambungnya.

Asli pun berharap konflik perebutan gedung sekolah bisa segera berakhir. Caranya, pemerintah harus hadir dan adil pada dua institusi pendidikan tersebut. Seluruh fasilitas harus dilengkapi, gedung diperbaiki, lingkungan dipercantik sehingga orangtua murid menerima dengan ikhlas regrouping tersebut. "Kita tak boleh berat sebelah baik ke SD maupun SMA karena keduanya berpotensi memusuhi kita. Kedua sekolah itu harus diberi hak-haknya," pungkasnya. 

[TOS]


Artikel Terkait