Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang menghadiri undangan rapat kerja oleh Komisi II DPRD Bontang, Selasa (4/5/2021).

Dalam rapat tersebut membahas soal kerja sama dengan imigrasi.

Turutadir Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia beserta staf dan Kepala Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang, Okka.

Dikatakan Andi Kurnia, pihak Komisi II DPRD Bontang bertanya soal progres perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan Dirjen Imigrasi terkait pendirian UKK di Bontang.

Andi menyebut, pihaknya menjelaskan tentang PKS, berikut kewajiban dari Pemkot Bontang dan apa saja yang harus dipenuhi.

Mengingat, jika Pemkot Bontang tidak bisa memenui komitmen sesuai PKS, maka pelayanan imigrasi bisa ditutup.

 

Baca Juga: Kata Aswar Mengenai Sosok Neni Moerniaeni: Pekerja Keras dan Kreatif Mengelola APBD

Baca Juga: Bontang Perketat Aturan Reklame Rokok Demi Predikat Kota Ramah Anak Utama

Baca Juga: Kuota Haji Bontang 2024 Turun, Simak Penjelasan dan Jadwal Keberangkatan Kloter 16

Baca Juga: Pelaku Pengetap Pertalite di Bontang Diamankan Polisi, Terancam 6 Tahun Penjara

View this post on Instagram

Baca Juga: Kembalikan Formulir Pakai Sedan Kuning, Aswar Mantap Daftar Bacalon Wakil Wali Kota Bontang di Golkar

Baca Juga: Berbondong-bondong Ambil Formulir di Golkar, Muslimin: Elektabilitas Golkar Sudah Terbukti

Baca Juga: Ambil Formulir di Golkar, Aswar Mantap Hadapi Pilkada Bontang 2024

Baca Juga: Atasi Antrean Panjang akibat Sistem Bermasalah, PDAM Bontang Perpanjang Pembayaran

Baca Juga: Siap Maju Pilkada Bontang, Bakhtiar Wakkang Mendaftar di 3 Parpol

Baca Juga: Nyaris 3 Ribu Wisatawan Padati Pulau Beras Basah Saat Liburan Idulfitri

Baca Juga: Kronologi Meninggalnya Wisatawan Asal Samarinda Saat Berlibur ke Pulau Beras Basah di Bontang

Baca Juga: Intens Bangun Komunikasi Politik Jelang Pilkada Bontang, Aswar Merapat ke Neni Moerniaeni

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Apalagi di Sangatta sudah mengajukan permohonan ke Dirjen Imigrasi untuk membentuk UKK di Kutim,” ujar Andi.

Jika Pemkot tak bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan PKS, bisa jadi, di Bontang ditutup dan buka lagi di Sangatta. Karena Kutim mengakui jika sudah siap dengan sarana dan prasarananya.

“Di Bontang memang belum lengkap sarana dan prasarananya, tapi semoga bisa segera dilengkapi di tahun ini,”harap Andi.

Mengenai hal itu pun, ditanggapi oleh Komisi II DPRD Bontang yang siap mendukung dalam hal penganggaran untuk pemenuhan PKS dengan Dirjen Imigrasi.

“Komisi II siap mengawal anggaran kesisteman Imigrasi di APBD Perubahan,” ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, jika pelayanan imigrasi di Bontang dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan imigrasi dan lain-lain, maka memang perlu didukung sarana dan prasarananya yang siap di-support Komisi II.

“Memang kami sedikit terkendala karena pandemi Covid-19, dan Alhamdulillah pihak imigrasi penuh pengerterian. Namun jangan sampai berlarut-larut karena Pemkot Bontang tetap harus memenuhi kewajibannya,” pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]