Kaltimtoday.co, Samarinda - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim menggelar rapat dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim pada Selasa (6/4/2021) di gedung E, lantai 1, kompleks DPRD Kaltim.

Di antaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Dari 4 OPD, ada 1 yang tak hadir yakni Dispusip.

Ditemui seusai rapat, Wakil Ketua Pansus LKPJ yakni Rusman Ya'qub mengungkapkan bahwa, kelima OPD tersebut berkaitan dengan misi kelima gubernur. Yakni berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Disebutkan Rusman, alokasi anggaran yang ada di BKD termasuk paling besar dibanding dengan OPD lain yaitu sebesar Rp 34 miliar. Sedangkan anggaran untuk Balitbangda adalah Rp 16 miliar. Kemudian untuk Diskominfo berada di angka Rp 25 miliar. Itu pun mengalami semacam refocusing anggaran akibat Covid-19.

"Jadi tadi Pansus banyak mendalami beberapa hal. Misalnya untuk BKD, bagaimana tentang analisis kebutuhan kepegawaian di lingkungan Pemprov Kaltim. Tapi sayang bukan kepala dinasnya tadi yang datang," ungkap Rusman kepada awak media.

Baca Juga: Perubahan Nomenklatur Tingkat Pusat, Sejumlah Bidang OPD Kukar Dipangkas

 

Baca Juga: 170 Pejabat Kukar Dilantik, Bupati Edi Tekankan Adaptasi dan Evaluasi Program

Baca Juga: Ekti Imanuel, Jawara di Dapil Kubar-Mahulu, Dipastikan Kembali Raih Kursi di DPRD Kaltim Periode 2024-2029

Baca Juga: Workshop Penginputan RUP Mahulu, Dorong Komitmen OPD Tingkatkan ITKP

Baca Juga: Kemenkeu Blokir Rp 50,14 Triliun Anggaran Kementerian/Lembaga, Ini Alasannya

View this post on Instagram

Baca Juga: Bupati Kukar Ingatkan OPD Lakukan Evaluasi Program Kegiatan Tahun 2024

Baca Juga: Perkuat Wawasan Masyarakat tentang Kebangsaan, Mimi Meriami BR Pane Gelar Sosialisasi

Baca Juga: Abd Rahman Wahid Mendorong Pengarusutamaan Gender di Kantor OPD

Baca Juga: Dorong Pengembangan Sektor Perikanan di Kukar, Seno Aji Beri Bantuan Cool Box dan Mesin Kapal ke Nelayan

Baca Juga: Pembangunan Kolam Renang Berstandar Internasional di Kutim, Harapan Baru bagi Atlet

Baca Juga: Yan Soroti Rendahnya Serapan Anggaran OPD di Kutim

Baca Juga: Muhammad Samsun Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Bapokting, Khususnya Beras

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Pemprov untuk Lakukan Sinkronisasi Kawasan Peternakan 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Demi mendapat jawaban yang lebih signifikan, Pansus akan mengagendakan kembali dan memparalelkan antara biro-biro organisasi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)-nya dengan BKD. Sebab ketiganya saling terkait dalam pengembangan kepegawaian.

"Kalau hari ini, menurut saya belum banyak yang bisa kami eksplor. Sebab masih berupa informasi-informasi. Pasti Pansus akan mendalami lagi dengan mengagendakan RDP kembali," lanjut Rusman.

Sedangkan untuk Diskominfo, tadi lebih membahas perihal big data. Selama ini, ucap Rusman, tentang data penduduk atau kebutuhan pembangunan ada di mana-mana. Artinya semua OPD mempunyai data masing-masing.

Akhirnya, sering terjadi antara satu data dengan data lainnya saling bertabrakan. Salah satunya seperti bantuan sosial (Bansos) dampak Covid-19. Dijelaskan Rusman, selama 2 bulan itu verifikasi dan validasi datanya tidak selesai. Hal itu menggambarkan betapa lemahnya sistem pendataan di Kaltim.

"Maka dari itu, ke depan kita mengharapkan ada big data. Tapi itu harus dikoordinasikan dan disepakati siapa pemegang kendali big data ini. Yang lain hanya supporting berdasarkan teknis dan spesifikasinya," jelas politisi dari Fraksi PPP itu.

Begitu pula dengan Balitbangda. Rusman mengakui bahwa perencanaan yang benar adalah perencanaan yang berdasar kepada penelitian. Menurutnya, selama ini sering kali suatu kebijakan direncanakan namun tak sesuai dengan hasil penelitian.

"Jangan heran kalau kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran. Pertama, input perencanaannya tidak berdasar pada hasil penelitian, kajian ilmiah, dan tidak menggunakan data pilah penduduk. Sebab program pembangunan kan ending-nya itu di rakyat," tandasnya.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]