Kaltimtoday.co, Samarinda -  Anggota Fraksi PKS DPRD Samarinda, Nursobah mengusulkan agar Pemkot Samarinda mengalokasikan Rp 50 miliar untuk membangun dan memperbaiki jalan yang rusak, terutama yang berada di tengah kota.

"Jika jalan-jalan utama Samarinda dibangun, hanya butuh Rp 50 miliar. Mulai dari Simpang Lembuswana, Sutomo, Pahlawan, Bayangkara, Awang Long, Gajah Mada, RE Martadinata, Antasari, Juanda, Pembangunan. Kemudian. S Parman, Hasan Basri, AM Sangaji, Agus Salim, Abul Hasan, Diponegoro, Imam Bonjol, Basuki Rahmat, Ahmad Dahlan, lambung Mangkurat. Pelita, Kemakmuran dan Ahmad Yani," jelasnya.

Jika ditambah Rp Rp 100 miliar, maka hampir semua jalan kota bisa full diaspal. Mulus dan tak ada lagi jalan berlubang. Jika direalisasikan, maka semua jalan Samarinda layak disebut sebagai kota pusat peradaban.

Legislator yang saat ini duduk di Komisi I DPRD Samarinda tersebut meminta kepada Andi Harun untuk mengerahkan seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait agar merancang anggaran khusus untuk pembangunan jalan utama hingga nampak mulus. Dia pun tidak menyetujui jika pembangunan jalan utama hanya tambal sulam, sebab dinilai kurang rapi dan indah.

"Ini hitungan kasar, sejak pagi saya keliling jalan utama untuk memastikan bahwa jalan utama ring 1 hanya sekira 10 kilometer, ring 2 sekitar 15 km. Dari analisa saya, perkiraan dana tersebut cukup untuk membangun jalan utama menjadi lebih mulus," sebut Nursobah.

Selain itu, dia mendorong agar pemerintah memperbanyak jalan trotoar untuk setiap jalan utama. Seperti yang telah dibangun di sepanjang Jalan Ir Juanda, Jalan Kesuma Bangsa, Jalan Basuki Rahmat markas DPRD Samarinda dan perkantoran Provinsi Kaltim.

Nurosbah pun mengungkapkan bahwa dia tidak sependapat dengan rencana Pemkot Samarinda untuk membangun terowongan di kawasan Gunung Mangga, Jalan Oto Iskandar Dinata sebagai upaya mengurai kemacetan. Namun, menurut Nursobah, rencana tersebut dinilai kurang efektif. Lebih baik kemacetan diatasi dengan melebarkan jalan.

"Sekedar usulan agar Samarinda segera menjadi kota pusat peradaban sebelum IKN diresmikan," tutup Nursobah.

[SDH | ADV]