Samarinda
Banyak Warga Isolasi Mandiri, DPRD Samarinda Minta Lurah Proaktif Lakukan Pendataan dan Salurkan Bansos
Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmat Sopian Noor minta seluruh lurah proaktif mendata warga yang terdampak selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Hal itu penting agar mereka mendapat bantuan sosial (bansos).
Seperti diketahui, saat ini ada 8 kabupaten/kota di Kaltim, termasuk Samarinda yang memberlakukan PPKM Level 4. Aturan ketat ini dimulai sejak 26 Juli hingga 2 Agustus.
Selama PPKM Level 4 ini berlaku, banyak kegiatan masyarakat seperti aktivitas jual beli dibatasi. Toko, kedai, dan rumah makan hanya diperbolehkan buka hingga pukul 20.00 Wita.
Menurut Politikus Golkar tersebut, selama PPKM Level 4 diberlakukan banyak masyarakat yang terdampak, lantaran aktivitasnya terganggu terutama sektor ekonomi. Belum lagi, masyarakat yang harus menjalan isolasi mandiri. Mereka sangat kesulitan dan butuh bantuan dari pemerintah.
Di tengah situasi sulit itu, lurah harus terus aktif mendata warga yang sangat membutuhkan agar segera diberikan bantuan.
“Akhir-akhir ini kasus Covid-19 terus meningkat terutama warga yang isolasi mandiri. Mereka harus didata secara berkala sehingga diberikan bantuan dan tepat sasaran," kata Ahmat Sopian Noor, Rabu (28/7/2021).
Selain itu, dia mendorong Pemkot Samarinda membuka posko pengaduan Covid-19 di seluruh kecamatan. Itu dia usulkan agar memudahkan warga yang terdampak Covid-19.
“Bansos pun harus dipercepat, karena PPKM Level 4 ini hanya berlaku selama 8 hari saja, jangan sampai paket bansos menumpuk tidak disalurkan," kata dia.
Dia menilai, sejak pemerintah pusat resmi menerapkan PPKM Level 4 di berbagai daerah termasuk Samarinda, semestinya paket bantuan sosial sudah disalurkan. Mulai Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), Subsidi Gaji Buruh (SGB), Diskon Listrik 450 VA dan 900 V, Kartu Prakerja, Subsidi Kuota Internet, hingga Program Keluarga harapan (PKH).
“Dari banyaknya program bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah, Pemkot Samarinda harus jemput bola, prosesnya dipercepat, karena banyak masyarakat terdampak pengetatan yang perlu bantuan," katanya.
[SDH | TOS | ADV]
Related Posts
- Sejumlah Mal di Samarinda Bakal Terapkan Parkir Non Tunai Juli 2024, Wujudkan Paperless dan Digitalisasi!
- Terusir dari Kampung Sendiri: Nasib Warga Pemaluan di IKN
- Andi Harun Peringati Sejumlah SPBU Jual BBM Ilegal ke Pengecer, Ancam Beri Sanksi Administratif Berupa Penghentian Usaha
- Permintaan Ketupat di Samarinda Seberang Melonjak, Perajin Raup Ratusan Ribu Rupiah per Hari
- Pedagang Citra Niaga Samarinda Sebut Tak Ada Peningkatan Penjualan secara Signifikan Pasca Lebaran