Kaltimtoday.co, Samarinda – Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kota Samarinda, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda memberikan sosialisasi kepada PPNP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (4/3/2021).

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut disampaikan kembali tentang klasifikasi kepesertaan PPNPN merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, dan juga perubahan terakhirnya yaitu Perpres 64 Tahun 2020.

Duta BPJS Kesehatan Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Ishmatul Fajriyah, menjelaskan bahwa, implementasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 penetapan jumlah peserta dalam satu keluarga adalah 5 anggota keluarga inti terdiri dari istri, suami dan tiga anak, selain anggota keluarga untuk peserta segmen PPNPN dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

“Bagi tenaga kontrak, atau honorer yang memiliki anggota keluarga tambahan dapat mengalihkan kepesertaan anggota keluarga tambahannya menjadi peserta JKN-KIS segmen PBPU atau Bukan Pekerja (BP) agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Ishmatul.

Selain aspek kepesertaan, Ishmatul menyampaikan perlunya melakukan pemutakhiran data PPNPN, guna memaksimalkan pelayanan kepada peserta. Proses administrasi kepesertaan pun lebih dioptimalkan dan lebih tertib sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca Juga: Rawan Kecelakaan, Polisi Larang Truk Muatan Berlebih Melintas di Gunung Manggah

 

Baca Juga: Oknum Kejaksaan Kaltim Diduga Terlibat Perselingkuhan, Pelapor Ingin Diberhentikan Secara Tak Hormat

Baca Juga: Suhu Panas di Samarinda Rata-Rata Capai 33-34 Derajat, Ini Penjelasannya

Baca Juga: Sudah Kena Pajak, Cek Harga Tiket Konser Sheila On 7 Samarinda Juli 2024

Baca Juga: Sudah Rilis! Cek Harga Tiket dan Seatplan Konser Sheila On 7 Samarinda Juli 2024

View this post on Instagram

Baca Juga: Pilkada Samarinda 2024 Siap Digelar dengan Anggaran Rp 17 Miliar, Andi Harun Minta Kinerja Bawaslu dan KPU Diperkuat

Baca Juga: Mahyudin: PDRB Kaltim Jangan Hanya Bertumpu pada Tambang, SDM Harus Disiapkan

Baca Juga: Pasca Insiden Mobil Terbakar, Mal SCP Samarinda Komitmen Pasang Sistem Sprinkler untuk Area Parkir

Baca Juga: Total Daya Tampung PPDB 2024 Jenjang SMA/SMK Samarinda Capai 11.261 Kuota

Baca Juga: Bantai Jordania 4-1, Indonesia Lolos ke Babak 8 Besar Piala Asia U-23, Erick Thohir: Usaha Keras Kita Berbuah Prestasi

Baca Juga: Taman Samarendah Bakal Direvitalisasi Jadi Destinasi Wisata Baru, Dilengkapi Sky View hingga Restoran

Baca Juga: Pemkot Samarinda Bakal Bangun 2 Pelabuhan Tanpa Gunakan APBD

 

Baca Juga: BMKG Prediksi Cuaca di Kaltim Periode 21-30 April, Waspada Hujan Sedang di Sebagian Wilayah

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Ishmatul juga menjelaskan langkah-langkah serta dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menyukseskan Program JKN-KIS PPNPN. Satker mendaftarkan kepesertaan dan pembayaran iuran JKN-KIS PPNPN sesuai mekanisme penyesuaian iuran terbaru, yaitu 4% pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja.

"Kami berharap dengan sosialisasi ini dapat mendorong Satker untuk segera mendaftarkan PPNPN yang belum menjadi peserta JKN-KIS pada segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)," tutur Ishmatul.

Sementara itu Wahyudi, salah seorang peserta mengatakan, dirinya menyambut baik dengan adanya sosialisasi PPNPN ini, dengan substansi utama Perpres Nomor 64 Tahun 2020 adalah untuk perbaikan Program JKN-KIS dari berbagai aspek, utamanya iuran pesertanya.

“Saya mewakili rekan-rekan peserta dari segemen PPNPN sangat senang denga nada sosialisasi ini, karena informasi yang kami peroleh tidak simpang-siur langsung dari sumbernya. Selain itu kami juga mendapat informasi baru tentang apa saja hak dan kewajiban sebagai peserta, saya secara pribadi sangat mendukung dengan adanya program JKN-KIS ini," ucap Yudi.

Yudi menambahkan melalui sosialisasi ini juga berharap nantinya PIC di satkernya dapat segera melaporkan setiap perubahan data ke BPJS Kesehatan.

“Ke depannya kami berharap agar para petugas di setiap Satker untuk lebih tertib administrasi baik penambahan maupun pengurangan peserta, mengingat kaitannya dengan hak pegawai, terlebih lagi berkaitan dengan kesehatan,” tutup Yudi.

[EJ | RWT | ADV]