Dibiayai APBD, Masykur Sarmian Ajak Masyarakat Sungai Kunjang Manfaatkan Bantuan Hukum

Kalimtoday.co, Samarinda – Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan jaminan kepada semua warga negaranya untuk mendapatkan bantuan dan keadilan hukum. Namun sayangnya, saat berhadapan dengan hukum, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan pembiayaan bantuan hukum.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Masykur Sarmian mengajak masyarakat Sungai Kunjang untuk memanfaatkan bantuan hukum dari pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menggelar Sosialsiasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5/2019 tenteng Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Jalan Jalan Cendana Gg 3 RT 019, TLU Sungai Kunjang, Samarinda, Minggu (23/10/2022).

Baca Juga: Pemkot Samarinda Anggarkan Rp 1,5 Miliar untuk Pembangunan SD 005 Loa Kumbar

Baca Juga: Dishub Samarinda Razia Kendaraan KIR Mati di SPBU Sungai Kunjang, Kadis: Fuel Cards Ditarik, Tidak Bisa Beli BBM

Baca Juga: Dishub Samarinda Canangkan Proyek Dermaga Perintis untuk Desa Loa Kumbar

Masykur menjelaskan, pemerintah Kaltim saat ini telah memberikan fasilitas bantuan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat melalui APBD. Sehingga, masyarakat tidak mampu mendapat akses bantuan hukum yang adil dan gratis.

“Saat ini, pemerintah menyediakan bantuan hukum atau pengacara bagi masyarakat Samarinda yang mempunyai masalah hukum secara gratis," jelas Masykur.

Baca Juga: Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Pentingnya Perda Penyelanggaraan Bantuan Hukum ke Masyarakat Desa Muara Kuaro Paser

Antusias masyarakat Cendana Gg 3 RT 019 saat mengikuti Sosperda Bantuan Hukum pada, Minggu (23/10/2022).

Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur (Kaltim) No. 56/2021, Gubernur menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah memenuhi persyaratan dalam memberikan bantuan hukum.

Baca Juga: Perkuat Kesatuan dalam Bingkai Kebhinnekaan, Masykur Sarmian Gelar Sosialisasi Kebangsaan untuk Masyarakat Samarinda

Disampaikan Masykur, masyarakat saat ini tidak perlu bingung jika sedang tersangkut masalah hukum. Jika mengikuti Sosperda dengan seksama, maka warga bisa mengetahui tata cara untuk memperoleh pendampingan atau bantuan hukum.

Baca Juga: Masykur Sarmian Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan untuk Siswa-siswi SMK Medika Samarinda

Baca Juga: Anggota DPRD Kukar Johansyah Gelar Sosper Bantuan Hukum di Desa Batuah Loa Janan

“Masyarakat diharapkan paham hukum ketika berperkara. Pemahaman hukum penting sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang baik, serta taat dengan hukum itu sendiri,” ujarnya.

Baca Juga: Tingkatkan Iman dan Taqwa, Ketua DPRD Kukar Gelar Sosper Gerakan Etam Mengaji Al-Quran di Kelurahan Maluhu

Hadir sebagai narasumber Fuaduddin Dhiyaurrahman Azzam dan Muhammad Fauzan Jamil. Mereka menilai, Perda No 05/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini penting disosialisasikan karena menyangkut hak dan kewajiban, serta menjawab berbagai keluhan yang sering terjadi di masyarakat.

Baca Juga: Maruf Marjuni Gelar Sosper Bantuan Hukum di Desa Sebuntal Marangkayu

“Sosper ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum yang dikeluarkan Pemprov Kaltim. Apalagi peraturan daerah tersebut sangat penting dan dapat dimanfaatkan warga saat berhadapan dengan masalah hukum,” pungkas Fuaduddin.

[NON | ADV SOSPERDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co News Update”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga: Belum Ada Turunan Perda Bantuan Hukum, Abdul Wahab Harap Pemkab Kukar Segera Tindaklanjuti