Kaltim

Dinas Lingkungan Hidup Mulai Susun DIKPLHD Kaltim 2021

Kaltimtoday.co, Samarinda – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim menyelenggarakan Rapat Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Kalimantan Timur 2021.

Rapat yang dipimpin Kepala DLH Kaltim EA Rafiddin Rizal tersebut dihadiri sebanyak 12 organisasi perangkat daerah (OPD), serta DLH kabupaten/kota se-Kaltim.

Poin penting dalam pertemuan itu, untuk mengenalkan aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah (SILHKD) dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), sebagai pijakan dalam pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan daerah.

Baca juga:  Penandatanganan KUA-PPAS APBD Kaltim 2021 Digelar 30 November Mendatang

Menurut Rizal, salah satu faktor untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Tujuannya agar data tersebut dapat diakses dengan mudah.

Pemerintah telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah (SILHKD) dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai pijakan dalam pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan daerah.

Baca juga:  Kaltim Siap Semarakkan Muktamar Muhammadiyah di Solo

“DIKPLHD dilakukan secara terpadu, terkordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat serta menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup,” kata Rizal saat membuka kegiatan itu.

Peserta Rapat Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 mengabadikan momen bersama.

“Juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata Kelola pemerintahan yang baik sesuai semangat reformasi birokrasi,” lanjutnya.

Rizal menyebutkan, penyusunan DIKPLHD ini melibatkan tim yang dibentuk Gubernur Kaltim Isran Noor. Terdiri dari OPD terkait, perguruan tinggi, serta lembaga masyarakat yang dikukuhkan dengan surat keputusan (SK) kepala daerah.

Baca juga:  Puluhan Pegawai Positif Covid-19, Kantor Gubernur Kaltim Ditutup Sementara

“Penetapan isu prioritas berdasarkan proses partisipatif pemangku kepentingan menggunakan metode DPSIR, terdiri dari minimal 3 isu dan maksimal 5 isu dan disusun mulai Januari hingga Juli 2021,” terang Rizal.

“Di forum ini akan diketahui cara pengisian dan penyajian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, baik itu terkait ada perubahan penyusunan DIKPLHD 2021 dari yang semula berjumlah 65 menjadi 61 tabel dan memasukkan data tabel melalui aplikasi SILHKD,” katanya.

[MA | TOS | ADV DISKOMINFO KALTIM]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close