Kaltimtoday.co, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten PPU terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung DPRD PPU pada Kamis, (22/4/2021).

Rapat tertutup yang dipimpin oleh Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy itu dihadiri oleh anggota DPRD PPU, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Muliadi, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU Fatma, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU Sodikin, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Surodal.

Jhon Kenedy menuturkan bahwa, dalam rapat tersebut pihaknya belum mendapat kesimpulan mengenai besaran angka defisit tersebut. Sementara itu, Muliadi seusai rapat tidak memberikan banyak komentar kepada media, pihaknya hanya menyampaikan singkat bahwa, dalam rapat itu dirinya dimintai klarifikasi saja.

“Sebenarnya soal defisit ini kami belum tahu, artinya secara data kami belum pegang, ini kan rencananya pemerintah kalau defisit itu mungkin pasti ada. Belum disampaikan karena masih dikaji, saya mengharapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) nanti ini,” ucap Jhon.

Baca Juga: DPRD PPU Dorong Penyelesaian Proyek Coastal Road, Makmur Marbun Sebut Perlu Dukungan dari Pusat

 

Baca Juga: DPRD PPU Desak Pemda Prioritaskan Pembangunan untuk Kelurahan Lawe-Lawe

Baca Juga: Kemenkeu Blokir Rp 50,14 Triliun Anggaran Kementerian/Lembaga, Ini Alasannya

Baca Juga: Ketua DPRD PPU Dorong Pemda Hadir Berikan Perlindungan Bagi Pekerja Rentan 

View this post on Instagram

Baca Juga: Anggota DPRD PPU Soroti Ketersediaan Pupuk untuk Petani di Babulu

Baca Juga: Thohiron Sebut Realisasi Retribusi Kepelabuhanan di PPU Belum Mencapai Target

Baca Juga: DPRD Sahkan APBD PPU Tahun 2024 Sebesar Rp2,6 Triliun

Baca Juga: Strategi Budidaya Rumput Laut di PPU, Wakidi Sebut Perlu Penyesuaian dengan Kondisi Alam

Baca Juga: Anggota DPRD PPU Dorong Keterbukaan Realisasi CSR Perusahaan

Baca Juga: Wakil Ketua I DPRD PPU Dorong Penyelesaian Pembangunan Rumah Adat Paser Rakan Tatau di Tahun 2024

Baca Juga: DPRD PPU Dorong Pemenuhan PJU Demi Kemajuan Daerah di Tengah Hadirnya IKN

Baca Juga: Penguatan Petani Padi Gunung, Wakidi Dorong Pembentukan Kelompok Tani

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Sudirman Minta Penetapan APBD 2024 Segera Digelar untuk Hindari Pelanggaran UU

Dalam rapat koordinasi kali ini melibatkan semua anggota DPRD PPU karena menyangkut lembaga. Lebih lanjut, ke depannya perihal yang menyangkut anggaran daerah akan dibicarakan khusus dengan Banggar DPRD PPU, dan waktu untuk pembahasan masih menunggu kesiapan TAPD.

“Waktunya nanti kami menunggu kesiapan TAPD, kalau data rencana refocusing sudah terskema dengan baik ya nanti bisa dibicarakan dengan DPRD. Ada empat skema tadi mana yang terbaik itulah yang disetujui nanti,” jelasnya.

Pada rapat tersebut pihak DPRD PPU juga meminta klarifikasi atas pernyataan Plt. Sekda PPU yang membandingkan DPRD PPU dengan anggota DPRD Sinjai. Namun disebutkan Muliadi sudah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]