Kaltimtoday.co, Sangatta - DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta kepada pemerintah untuk membatasi komoditi pertanian dari luar daerah, sebagai upaya mendukung ketahanan pangan maupun pertanian berkelanjutan di daerah sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kutim, Faizal Rachman.

“Bagaimana petani mau memperluas pertanian tetapi lahannya terbatas,” ujar Faizal kepada media ini, Jumat (9/7/2021) kemarin.

Dia pun meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dapat menetapkan kawasan khusus untuk pengembangan pertanian. Mengingat lahan pertanian makin terbatas. Karena tergerus pembangunan yang terus meningkat.

“Bagaimana dengan bibit dan pupuk langka dan masih banyak hal sehingga memerlukan peran serta semua pihak,” ujarnya.

Termasuk menyediakan teknologi pertanian dalam rangka memaksimalkan hasil produksi, dengan bekerjasama berbagai perguruan tinggi dan lembaga pengembangan pertanian di Kutim.

“Mahasiswa juga bisa memiliki peran vital dalam rangka mempersiapkan diri sebagai generasi penerus yang nantinya menjadi andalan pengembangan pertanian,” paparnya.

“Tidak serta merta menjadi buruh tani tetapi lebih dari itu mampu secara cerdas seperti mengembangkan teknologi tepat guna,” tambahnya.

Disamping itu lanjutnya, harus ada kebijakan yang pro terhadap petani yakni dengan membatasi mendatangkan hasil pertanian dari luar daerah. Karena selama ini Kutim justru rata-rata mendatangkan dari sulawesi mapun Jawa.

“Kalau petani tidak sejahtera walaupun sudah disediakan lahannya pasti secara perlahan akan pindah profesi ke yang lebih menguntungkan,” sebutnya.

Kata dia, Kutim masih memiliki potensi pertanian jika dikembangkan dengan maksimal dan didukung seluruh pihak. Bahkan bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) jika produksi pertanian meningkat.

“Artinya butuh dukungan semua pihak, agar potensi yang ada di Kutim bisa dikembangkan, jangan hanya bergantung pada sektor jasa dan pertambangan,” pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]