Kaltimtoday.co - Kepastian waktu pengurusan perizinan di Kaltim masih dikeluhkan pengusaha. Padahal hal itu sangat penting untuk mendorong investor mau menanamkan modalnya di Bumi Etam. Demi mengatasi persoalan itu, Pemprov Kaltim didorong untuk menyederhanakan dan memberi kepastian dalam proses pengurusan perizinan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kaltim Muchlis saat rapat pembahasan penyusunan standar pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, kemarin (14/5).  Muchlis menuturkan, persoalan kepastian pengurusan perizinan menjadi salah satu keluhan utama pengusaha. Selama ini, meski waktu pengurusan izin sudah ditetapkan, misal satu hari, seminggu, atau tiga bulan, namun soal kepastian belum terjamin. Padahal pengusaha sangat membutuhkan itu agar usaha yang ingin dijalankan efesien dan tepat waktu. 

“Mengurus perizinan memang butuh waktu dan kami sadar itu, tapi yang pengusaha butuhkan itu kepastian karena menyangkut kelangsungan bisnis,” ujar Muchlis ditemui usai rapat. 

Dia mengungkapkan, izin pemanfaatan kayu di sektor kehutanan contohnya. Izin itu perlu waktu yang tidak sebentar. Diurus tidak hanya di DPMPTSP, tapi juga lintas instansi. Nah, saat berada di instansi yang berbeda itu kerap membuat proses perizinan yang diajukan terkendala. 

“Kami dari pengusaha sangat mendorong ada transparansi dan online. Supaya izin yang kami ajukan cepat dan mudah,” ucapnya. 

Terpisah, Kepala DPMPTSP Kaltim Diddy Rusdiansyah mengakui, persoalan kemudahan dan kepastian waktu dalam proses pengurusan perizinan memang sangat diperlukan. Bahkan hal itu diatur jelas dalam (Undang-Undang) UU 25/2009 tentang Pelayanan. Sehingga, pihaknya harus melakukan pembenahan dan perbaikan secara terstruktur untuk memastikan pelayanan publik yang ada dapat optimal dan sesuai harapan masyarakat. 

“Saat ini kami terus melakukan pembenahan. Tahun ini kami bakal menerapkan automatisasi perizinan dengan sistem online,” ujar Diddy. 

Dia memaparkan, saat ini setidaknya ada 139 perizinan yang ditangani DPMPTSP Kaltim. 40 izin di antaranya tahun ini ditargetkan sudah menerapkan sistem online.

“Sementara sudah siap 25 jenis izin. Sisa 15 lagi yang belum dan sedang dipersiapkan,” ucap dia. 

Adapun dari 25 perizinan yang sudah dapat dilakukan dengan sistem online tersebut, tambah dia, tiga di antaranya sedang dilakukan tahap uji coba dengan menggunakan tanda tangan digital. Harapannya dengan cara tersebut proses pengurusan perizinan jauh lebih cepat dan mudah. Jika sebelumnya izin diurus perlu waktu berbulan-bulan, maka dengan sistem yang ada saat ini, izin yang diurus bisa selesai dalam hitungan hari. Bahkan untuk izin yang tidak perlu pertimbangan teknis dari instansi terkait bisa diselesaikan dalam hitungan jam.

“Kalau sistem online ini berhasil dan sesuai rencana. Maka perizinan lain juga akan diterapkan,” ungkapnya. 

Meski begitu, dia mengakui, sistem online dalam pengurusan perizinan ini belum familiar di masyarakat. Perlu edukasi dan publikasi lebih masif agar diketahui banyak orang. Khususnya pengusaha yang hendak mengurus perizinan.

Di situs resmi DPMPTSP dpmptsp.kaltimprov.go.id misalnya, sudah tersedia formulir online untuk pendaftaran perizinan. Bahkan tersedia e-tracking. Fasilitas yang disediakan khusus bagi pengusaha untuk mengetahui proses perizinan yang sudah didaftarkan. Jika terdapat kendala dapat diketahui secara cepat bahkan real time. 

Lalu, tersedia juga formulir pengaduan online. Pengusaha yang memiliki aduan dan mengalami kendala dipersilahkan melaporkan kepada DPMPTSP Kaltim dan bakal segera ditindaklanjuti. 

“Semua itu kami siapkan agar proses perizinan di Kaltim bisa lebih cepat dan mudah,” tegasnya. 

Terakhir, dia memastikan demi mendorong percepatan dan kepastian proses perizinan di Kaltim, pihaknya bakal merumuskan ulang semua standar pelayanan izin dengan pihak-pihak terkait. Mulai instansi teknis yang menangani, asosiasi, bahkan akademisi. Revisi standar pelayanan itu penting dilakukan demi mendorong percepatan dan kemudahan investasi masuk ke Kaltim.

“Sudah jadi komitmen Pak Awang Faroek. Kami tindaklanjuti. Memang butuh kerja keras dan komitmen dari semua pihak, tapi bisa asal ada kemauan,” pungkasnya. 

[Mao Iskandar]