Samarinda

Gelar Reses hingga Musrenbang Tingkat Kecamatan, Angkasa Jaya Prioritaskan Pembangunan Drainase

Kaltim Today
11 Februari 2021 14:17
Gelar Reses hingga Musrenbang Tingkat Kecamatan, Angkasa Jaya Prioritaskan Pembangunan Drainase
Musrenbang di Kecamatan Sungai Kunjang.

Kaltimtoday.co, Samarinda - Pelaksanaan reses anggota DPRD Samarinda 2021 telah usai. Sejumlah kecamatan se-Samarinda telah melakukan musrenbang di masing-masing kecamatan. Sebagian anggota DPRD di daerah pemilihan (dapil) turun langsung menyerap aspirasi, salah satunya Angkasa Jaya Djoerani yang mewakili dapil III Sungai Kunjang.

Angkasa Jaya Djoerani menyerap aspirasi saat reses di tiga kelurahan yaitu Loa Bakung, Loa Buah dan Lok Bahu pada 5-7 Februari 2021 lalu. Dia mengatakan, masyarakat meminta pembangunan infrastruktur jalan dan mengatasi masalah banjir yang melanda masing-masing kelurahan tersebut.

"Hampir semua masyarakat minta pengecoran jalan, tapi saya tolak. Saya beri pemahaman kepada masyarakat bahwa jika dibangun jalan terlebih dahulu maka banjir terus bertambah, harusnya yang dibangun adalah parit dulu kemudian jalan," ungkap Angkasa Jaya Djoerani, di Lantai III, Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat. Kamis (11/2/2021).

Setelah masyarakat paham dengan penjelasan itu, warga ramai-ramai mengusulkan pembangunan parit. Hal ini dilakukan untuk membantu Pemkot Samarinda mengurangi banjir.

Banyak ditemukan pembangunan jalan yang tidak memiliki drainase dan rumah warga lebih rendah dari jalan, bahkan sebagian warga yang membangun rumah, rapat dengan badan jalan dan tidak memiliki drainase.

"Banyak ketimpangan dan persoalan ditemukan di lapangan, ini menjadi problem ketika dibangun parit namun banyak rumah warga yang tidak memungkinkan dibangun parit," sebut Angkasa Jaya.

Kendati demikian, Angkasa Jaya Djoerani tetap mengawal aspirasi warga tersebut dengan mengikuti Musrenbang di tingkat Kecamatan Sungai Kunjang pada Senin (8/2/2021) lalu mengamankan usulan itu hingga kepada Pemkot Samarinda.

Dia menambahkan, mengawal aspirasi itu harus dari tingkat bawah hingga ke Pemkot Samarinda agar usulan tersebut tidak tumpang tindih. Pasalnya rencana kerja telah melalui sistem yang terintegrasi dengan online hingga pusat.

"Harus dikawal biar tidak dicoret oleh Pemkot Samarinda, karena dianggap bukan prioritas dengan kebijakan pembangunan politik wali kota," sebut Angkasa Jaya.

[SDH | ADV DPRD SMD]



Berita Lainnya