Kaltimtoday.co, Samarinda - Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) Universitas Mulawarman (Unmul) menyoroti perihal perusahaan daerah (perusda) di Kaltim. Jajaran direksi di beberapa perusda milik Pemprov Kaltim masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) selama beberapa bulan ke depan.

Wakil Ketua HMP Unmul, Heriman turut mempertanyakan ketegasan serta kemauan Pemprov Kaltim untuk membenahi perusda.

"Yang diisi oleh Plt itu tidak termasuk Bank Kaltimtara, tapi yang lainnya seperti MBS, MMP, dan BKS itu infonya dijabat oleh Plt," ungkap Heriman saat dihubungi melalui WhatsApp pada Selasa (2/2/2021).

Meskipun jabatan Plt itu dibenarkan oleh Undang-Undang (UU) dan peraturan turunannya, namun itu tak terlalu efektif untuk menjalankan usaha sebab ada keputusan yang tak bisa diambil oleh pejabat pelaksana.

Pemprov Kaltim juga dinilai lamban dalam melakukan tahapan seleksi dan penjaringan direksi atau komisaris di perusda. Menurut Hetiman, seharusnya hal tersebut bisa diantisipasi lebih awal. Sebab itu hanya masalah teknis.

Baca Juga: Halalbihalal Keluarga Besar Universitas Mulawarman, Hadirkan Ustaz Ucay sebagai Penceramah

 

Baca Juga: Unmul Jadi Tuan Rumah Penyelenggara Seminar Nasional Ekonomi Syariah dalam Memajukan UMKM 2024

Baca Juga: Buka Suara Soal Transparansi Remunerasi, Rektor Unmul: Kami Terima Kritikan dan Segera Ditindaklanjuti

Baca Juga: Tinggal Tunggu Safaruddin  

Baca Juga: Gabungan Dosen Lintas Fakultas di Unmul Sebut Kampus Tak Transparan dalam Penentuan Remunerasi

View this post on Instagram

Baca Juga: Kedokteran UMKT Gelombang Pertama Dibuka Mulai 16 April 2024, Cek Syarat dan Biayanya di Sini

Baca Juga: Mengapa Sastrawan? Sebuah Catatan Pendek

Baca Juga: Sidang Perdana Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa Unmul Digelar, Agenda Minta Keterangan Saksi

Baca Juga: Sofia Apriyanti Jadi Lulusan Terbaik Profesi Dokter Universitas Mulawarman, Raih IPK 3,90

Baca Juga: Unmul Luluskan 1.599 Mahasiswa, Rektor Tekankan Pentingnya Nilai Entrepreneurship 

Baca Juga: KPK Tanamkan Nilai Antikorupsi ke Ribuan Lulusan Unmul

Baca Juga: Dinilai Tidak Sesuai Fakta, Satgas PPKS Unmul Tuntut Permohonan Maaf dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual

 

Baca Juga: Sindikat Lebah Berpikir Samarinda Dukung Penuntasan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa Unmul

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Yang jadi masalah adalah tindakan serius pemerintah untuk membenahi perusda. Agar selain menjalankan roda ekonomi masyarakat Kaltim, juga menyumbang pendapatan asli daerah (PAD)," lanjutnya.

Tak hanya itu, pembentukan tim penjaringan direksi pun harus transparan agar masyarakat mampu menilai kapasitas tim itu. Pemprov diminta harus membuka ke publik siapa saja yang menjadi tim seleksi. Sebab jika tak dibuka, terkesan ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi.

Mahasiswa yang kini tengah menempuh program pasca sarjana Manajemen Pendidikan itu pun menegaskan bahwa sudah ada contoh pimpinan perusda yang telah tersangkut masalah hukum. Bahkan ada perusda yang disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim.

"Harus Pemprov dan instansi terkait pada bagaimana PT AKU itu tersangkut hukum. Kemudian PT MMP dikelola tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Buktinya, anggaran penyertaan modal sekitar Rp 160 miliar itu kemana? Padahal PT MMP itu hanya menerima PI dari pengelolaan blok Mahakam," tegas dia.

Oleh sebab itu, keberanian dan kebijakan Pemprov Kaltim jadi hal yang paling ditunggu untuk mengganti jajaran direksi perusda. Terlebih yang bekerja tak sesuai aturan dan harapan.

"Kita tunggu kebijakan Pemprov dalam hal pembenahan untuk perbaikan perusda. Kalau tidak ada, berarti Pemprov-nya yang patut diduga lalai dan harus diaudit," tandas Heriman.

[YMD | RWT]