Uncategorized

Ibu Kota Negara: Penjarahan Ruang Hidup dan Krisis yang berlapis

Kaltim Today
17 Maret 2022 20:29
Ibu Kota Negara: Penjarahan Ruang Hidup dan Krisis yang berlapis

Oleh: Salsabila (JATAM KALTIM) 

Mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Baru merupakan puncak kejahatan oligarki yang disusun secara tergesa-gesa tanpa melibatkan masyarakat di sepanjang kampanyenya. Perpindahan IKN akan menimbulkan berbagai macam krisis yang berlapis-lapis serta akan banyak yang mengalami penjarahan ruang hidup besar-besaran.

Agenda mega proyek IKN yang akan mengakibatkan perampasan ruang hidup dan berbagai krisis ini tentu hanya menguntungkan para oligarki. Awalnya pemerintah memutuskan 180.965 hektar yang akan dijadikan lahan IKN, namun belum genap setahun keputusan diubah menjadi 256.332,49 hektar.

Keputusan yang diambil Jokowi dengan mengatakan wilayah IKN tersebut adalah lahan kosong, jelas adalah kebohongan besar. Faktanya, ada ribuan jiwa yang tinggal di kawasan IKN, seperti masyarakat adat, nelayan, petani, transmigran, dan perempuan. Juga terdapat sejumlah kampung yang ada di Palu, Morowali, Sekerat, Maros, serta Hulu Sungai Kayan yang dieksploitasi habis-habisan untuk memuluskan proyek IKN ini.  

Pada tahun 1984, masyarakat adat Suku Balik yang berada di wilayah Sepaku, memiliki trauma di masa lalu akibat terjadinya perampasan tanah ribuan hektar yang dilakukan oleh orde baru. Belum pulih trauma atas perampasan yang terjadi, kini mereka terancam digusur oleh proyek IKN yang mengakibatkan trauma berkepanjangan terhadap perampasan lahan dan ruang hidup masyarakat adat.

Sibukdin selaku Kepala Adat Suku Balik juga mengatakan, ada sekitar 60-70 keluarga dari suku ini  yang akan tersisihkan.

"Tidak akan mampu kami bertahan di tanah peninggalan orangtua tempat kami hidup dengan masyarakat adat yang hanya beberapa saja, sedangkan orang IKN perkiraanku kurang lebih ada 3 juta," ujarnya. 

Begitu juga dengan nasib para transmigrasi yang tersebar di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartenegara khususnya, di Kecamatan Sepaku, Samboja, Muara Jawa dan Loa kulu. Kondisi transmigran akan berpotensi mengalami ancaman, seperti konflik lahan atau krisis sosial, ekologi dan budaya yang diakibatkan adanya gelombang perpindahan penduduk secara tiba-tiba dengan jumlah yang sangat besar. Hingga tahun 2024, Pemerintah Jokowi merencanakan 7.687 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke kawasan IKN Baru.

Mega proyek IKN menghadirkan sejumlah persoalan yang akan terjadi. Hari ini, masyarakat di wilayah tersebut mengalami kesulitan air bersih, tidak ditemukan sungai besar dan air tanah di sana. Dalam kondisi normal, warga kesulitan mendapatkan air, apalagi dalam situasi kemarau dan melonjaknya penduduk, tentu berpengaruh juga bagi perempuan yang memiliki berbagai beban ganda akan semakin meningkat.

Kawasan IKN tidak 100% bebas dari bencana banjir. Hasil pantauan Jatam Kaltim, pada tahun 2020, terjadi 4 kali banjir besar dengan tinggi hingga mencapai dada orang dewasa. Bahkan, kampung  yang terendam akan menjadi wilayah inti dari IKN Baru.

Selain itu, juga pernah terjadi kebakaran besar akibat meningkatnya suhu kawasan yang akan berpengaruh terhadap krisis iklim. Begitu pun dengan kondisi nelayan yang dipaksa angkat kaki dari teluk Balikpapan, mereka tidak boleh lagi menangkap ikan di wilayah tersebut yang membuat mereka harus menjauh ke laut lepas. Hal itu akan mengancam keselamatan mereka dan menambah beban biaya bahan bakar perahu.

Perempuan yang ikut serta dalam pengolahan hasil nelayan seperti membuat ikan asin atau terasi juga terancam kehilangan pekerjaan dan pendapatan utamanya. Di tengah ketidaksetaraan dalam pengupahan, perempuan semakin tergeser dari ruang hidupnya dan terus terdomestifikasi. Ramainya industri dan aktivitas lalu lintas kapal yang mengangkat material di wilayah IKN akan merusak ekosistem dan mematikan perekonomian warga yang terbangun.

Kalimantan Timur memiliki catatan buruk, yaitu ada 40 korban jiwa yang mati di lubang tambang. Ada 94 lubang tambang yang akan diwariskan dan diambil alih oleh negara. Namun kenyataannya, rakyat lah yang menanggung beban tersebut.

Adapun beberapa nama yang akan diuntungkan oleh mega proyek IKN ini adalah Hasyim Jojo Hadi Kusumo yang merupakan adik dari Prabowo subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi. Hasyim dikjetahui memiliki perusahaan bernama PT ITCI Kartika Utama yang memproduksi pohon akasia sebagai bahan utama kertas. Dia juga memiliki Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sebesar 173.000 hektare yang akan menjadi pusat IKN.

Hal ini akan membuat kesempatan tawar yang tinggi bagi Hasyim untuk IKN. Seperti, Hasyim siap menanggung kesediaan air untuk IKN dengan waduk yang dimiliki perusahannya.

Selain itu ada PT Tirta Adi Kencana milik Sukanto Tanoto, salah satu pemodal besar yang ada di Indonesia. Yang tidak asing lagi, ada Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Reza herwindo yang memiliki tambang di wilayah IKN. Begitu pun dengan Polri sendiri yang juga memiliki saham di sebuah perusahaan tambang batu bara bernama PT Singlurus Pratama yang lokasinya juga bertepatan berada di wilayah IKN.

Mega proyek ini tidak lebih dari taktik busuk oligarki untuk lari dari tanggung jawab pemulihan atau dalam kosa kata sebenarnya adalah pemutihan dosa, Pemerintah justru melahirkan secara cepat UU IKN yang merupakan turunan dari UU Omnibuslaw, disusun demi karpet merah penguasa hari ini dan sekutu-sekutunya.

Agenda penghacuran ini hanya demi keselamatan oligarki. Mereka mempreteli habis-habisan sejumlah regulasi seperti UU KPK, UU Minerba, bahkan RUU PKS yang sudah jelas kepentingannya untuk masyarakat adat, buruh, perempuan dan kaum mustad’afin lainnya.

Mega proyek oligarki harus dihentikan karena tidak menjawab persoalan yang ada di Indonesia, terkhusus di Kalimantan. Justru hanya akan menyisihkan hak-hak masyarakat adat, trasmigran, perempuan dan masyarakat sipil lainnya. Alihkan pembiayaan mega proyek ini demi kebutuhan dasar rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan segala kebutuhan rakyat lainnya.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Berita Lainnya