Kaltimtoday.co, Samarinda - Ditemukan banyaknya kendaraan perusahaan yang merusak jalan umum di Desa Santan Tengah, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara menuai tanggapan dari Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar, Baharuddin Demmu. Didominasi oleh kendaraan yang bukan plat Kaltim, banyak warga mengeluhkan hal tersebut, sebab jalan semakin rusak parah.

Pria yang akrab disapa Bahar itu meminta agar pemerintah tidak menutup mata atas apa yang terjadi. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II itu, seharusnya pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim melakukan monitoring. Bahkan mendatangi perusahaan yang masih menggunakan kendaraan berplat bukan dari Kaltim.

"Ini kan banyak ditemukan di perusahaan sawit dan batu bara," ungkap Bahar.

Dijelaskan Bahar, kendaraan yang berplat di luar Kaltim itu tak membayar pajak untuk daerah. Akhirnya berdampak pada beban jalan yang dilintasi hingga kerusakan semakin parah. Politisi dari Fraksi PAN itu juga meminta kepada pemerintah agar bisa meninjau langsung ke perusahaan terkait.

"Kita yang bayar pajak tapi orang lain ikut merusak jalan, karena perusahaan itu tidak ada kontribusi pajaknya," lanjutnya.

Baca Juga: Ekti Imanuel, Jawara di Dapil Kubar-Mahulu, Dipastikan Kembali Raih Kursi di DPRD Kaltim Periode 2024-2029

 

Baca Juga: Pertanyakan Dampak IKN terhadap Masyarakat Kalimantan, Anies Pilih Perbaiki Sekolah dan Jalan Rusak

Baca Juga: Perkuat Wawasan Masyarakat tentang Kebangsaan, Mimi Meriami BR Pane Gelar Sosialisasi

Baca Juga: Dorong Pengembangan Sektor Perikanan di Kukar, Seno Aji Beri Bantuan Cool Box dan Mesin Kapal ke Nelayan

Baca Juga: Pembangunan Kolam Renang Berstandar Internasional di Kutim, Harapan Baru bagi Atlet

View this post on Instagram

Baca Juga: Muhammad Samsun Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Bapokting, Khususnya Beras

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Pemprov untuk Lakukan Sinkronisasi Kawasan Peternakan 

Baca Juga: Berhasil Gelar Uji Publik, Pansus Raperda Trantibum Linmas Himpun Banyak Masukan

Baca Juga: Nidya Listiyono Siap Atasi Keluhan Warga Samarinda Soal Jalan, Banjir, hingga Lampu Penerangan 

Baca Juga: Soroti 3 Gedung Baru Milik Pemprov, Komisi III DPRD Kaltim Bakal Panggil Dinas PUPR-PERA

Baca Juga: Rusman Ya'qub Sebut Terbentuknya DBOD Kaltim Tak Disertai Landasan Hukum

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Pemprov Kembangkan Sekolah Inklusi secara Masif

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Dukung Unmul Ciptakan SDM Berkualitas dan Beri Hibah Anggaran untuk Pembangunan Kampus

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Selain itu, dia juga menyarankan agar pemerintah bisa melayangkan surat dalam rangka mengimbau perusahaan terkait. Sehingga ketika kendaraan-kendaraan itu beroperasi di jalan, ada pula kontribusinya untuk membayar pajak di Kaltim.

"Ya jadikan lah dulu platnya sebagai plat Kaltim. Tapi kalau tetap berplat di luar Kaltim, mereka kan tidak bayar pajak. Kasihan masyarakat yang sudah bayar pajak tapi tak bisa menikmati jalan yang bagus," tegas Bahar.

Kepala Desa Santan Tengah, Nasrullah juga berpikir demikian. Disampaikan olehnya, akses jalan yang ada di desanya sudah cukup parah. Sebelum dilalui kendaraan perusahaan, diakuinya jalan di desa tersebut masih bagus.

"Sekarang dengan intensitas mobil-mobil alat berat yang lewat itu barangkali saja tidak sesuai dengan kapasitas jalan," keluh Nasrullah.

Jalan yang semakin rusak, Nasrullah pun meminta pemerintah untuk memerhatikan infrastruktur desa yang begitu dibutuhkan masyarakat desa. Sebab ketika jalan rusak, masyarakat yang plaing menderita dan terkena dampak.

"Aksesnya susah, mobil-mobil kecil susah lewat. Nah ini yang memang perlu menjadi perhatian bagaimana kondisi jalan itu bisa ditingkatkan lagi kapasitasnya," pungkas Nasrullah.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]