Balikpapan

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri Janji Kawal Proyek Infrastruktur

Kaltim Today
20 November 2020 12:04
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri Janji Kawal Proyek Infrastruktur
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri.

Kaltimtoday.co, Balikpapan - Tugas legislator untuk mengawasi program pembangunan pemerintah. Hal itu ditegaskan, Komisi III DPRD Balikpapan yang berjanji akan terus mengawal setiap pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemkot Balikpapan.

Komisi yang membidangi Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Perhubungan ini berkomitmen akan menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin.

Terutama dalam mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah, hingga ke kelurahan untuk memastikan semua berjalan dengan baik dan tepat waktu.

“Kami komitmen mengawal pembangunan, baik jalan, saluran drainase, jembatan serta fasilitas umum,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.

Politisi Golkar ini menambahkan, khususnya pada pembangunan infrastruktur di wilayah yang sulit terjangkau. Seperti misalnya di daerah pinggir kota yang justru berdampak besar pada masyarakat sekitar.

“Terlebih lagi di wilayah pinggir yang justru menjadi urat nadi perekonomian daerah,” katanya.

Persoalan infrastruktur, lanjutnya, memang masih menjadi persoalan utama sampai saat ini. Bahkan beberapa diantaranya masih minim. Seperti akses jalan, gedung sekolah maupun saluran drainase untuk meminimalisir banjir.

Meski belum menyeluruh, namun di tahun 2020, telah dilakukan beberapa titik perbaikan saluran. Di Balikpapan Barat ada pengerjaan saluran drainase, tepatnya di sekitaran jalan sepaku.

Selin itu, drainase di jalan Beller dan pengerjaan drainase di jalan Mayjen Sutoyo Gunung Malang.

"Perbaikan drainase dilakukan karena sudah tak bisa menampung debit air dikala hujan yang mengakibatkan banjir,” urainya.

Meski begitu, Alwi meminta kepada masyarakat, turut mengawasi setiap pembangunan yang dilakukan Pemkot Balikpapan.

Juga pihaknya siap menampung laporan jika tidak sesuai harapan ataupun terjadi penyimpangan dengan data yang akurat.

“Berikan informasi yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan bisa dilakukan dengan baik dan menyentuh pada kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

[TOS]



Berita Lainnya