Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah pusat kembali memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar Jawa dan Bali selama tiga pekan, terhitung mulai 19 Oktober hingga 8 November 2021.

Kutai Kartanegara (Kukar) masih masuk dalam status PPKM level 2 bersamaan dengan Balikpapan dan Samarinda, sedangkan Mahakam Ulu di level 1.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono menuturkan, mobilitas masyarakat masih tinggi meskipun kecenderungan terkonfimasi Covid-19 sudah berkurang drastis, apalagi yang meninggal dunia. Selain pendispilanan protokol kesehatan, pihaknya juga tengah fokus pada pencapaian vaksinasi.

“Vaksinasi Kukar sudah 47 persen, target kami sampai akhir bulan ini diangka 50 persen,” kata Sunggono, Selasa (19/10/2021).

Baca Juga: Dekat Pusat Perkotaan, Irwan Sayangkan Kondisi Jalan Usaha Tani Kelurahan Bukit Biru Belum Layak

 

Baca Juga: Program Sandes dan BSPS Sasar Ribuan Warga Kaltim

Baca Juga: Irwan Tinjau Progres Pembangunan Rehabilitasi Sekolah di Kutai Kartanegara

Baca Juga: Tinjau Pertanian di Desa Sidomulyo, Irwan Bakal Realisasikan Perbaikan Jalan Usaha Tani

View this post on Instagram

Baca Juga: Desa Mulawarman Kukar Kini Punya Sirkuit Grasstrack Motocross Berstandar Nasional

Baca Juga: Punya Lumbung Pangan, Bupati Kukar Harap Kades Giri Agung Belajar ke Desa Loa Sumber

Baca Juga: Ketua IDI Kukar Sebut Pembangunan IKN Bawa 4 Keuntungan di Bidang Kesehatan

Baca Juga: Selama Sepekan Tak Menemukan Hasil, Proses Pencarian Korban Diduga Diterkam Buaya Dihentikan

Baca Juga: Tak Ingin Tergerus, Aktivis Harap Masyarakat Terus Lestarikan Bahasa Kutai di IKN

Baca Juga: Ibu Kota Nusantara Dibangun Secara Masif Mulai Tahun 2023

Baca Juga: Sidang Keliling Penerbitan Buku Nikah dan Dokumen Kependudukan, Wujud Kolaborasi Tiga Instansi di Kukar

Baca Juga: Otorita Bakal Fasilitasi Pengusaha Lokal Ambil Peran di Pembangunan IKN

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: BPBD Kukar Ajari Murid TK Baiturrahman Praktik Padamkan Api

Dia menyebutkan, sejumlah kebijakan berdasarkan dari Instuksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Namun secara khusus Kukar tidak sepenuhnya mengadopsi kebijakan tersebut, tapi lebih memberikan kelonggaran. Diantaranya, membuka kembali sejumlah tempat wisata, kegiatan kemasyarakatan dan beberapa kegiatan lainnya.

“Kami sebenarnya kebijakan saat ini, meningkatkan jumlah vaksinasi. Itu yang coba kami kejar,” tutupnya.

[SUP | NON]