Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi I DPRD Kaltim membahas aduan masyarakat atas nama Muhammad yang lahannya berbatasan dengan wilayah operasional PT Insani Bara Perkasa (IBP), di Loa Janan, Kukar.

Diketahui, Muhammad menyebut dirinya sudah memiliki lahan tersebut sejak 1987. Kemudian menjadi kebun salak seluas 3,4 hektare. Namun terendam lumpur, longsor, dan banjir akibat aktivitas perusahaan.

Pada Senin (5/4/2021), Muhammad kembali menyambangi DPRD Kaltim. Kepada awak media, dia menyebutkan kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kemarin ada entah orang suruhan PT IBP atau apa. Ada yang turun itu masyarakat desa. Saya tanya, benarkah kalau Insani yang suruh? Saat itu dia tanya harga. Tapi menurut saya dia tidak berhak tanya itu. Maksudnya kan ini antara perusahaan dengan saya saja," ungkap Muhammad.

Seseorang yang mengaku sebagai warga desa itu mengklaim bahwa akan mempertemukan Muhammad dengan PT IBP jika mau menyampaikan nominal ganti rugi yang diinginkan. Namun, Muhammad menolak. Sebab dia khawatir, oknum tersebut justru akan menaikkan harga dari yang dia sebutkan kepada perusahaan.

"Kalau kerusakan itu luar biasa. Sampai longsor, dan kebun itu saya biarkan saja sekarang. Sudah hancur. Kemarin saya sempat sebut ganti rugi Rp 1,5 miliar. Tapi itu kan belum ditanggapi," lanjutnya.

 

Baca Juga: Jadwal Puasa Ayyamul Bidh April 2024: Lengkap Bacaan Niat dan Keutamaan

Baca Juga: Sanksi Dicabut, SPBU Nipah-Nipah di PPU Kembali Salurkan Biosolar

Baca Juga: Halalbihalal Keluarga Besar Universitas Mulawarman, Hadirkan Ustaz Ucay sebagai Penceramah

Baca Juga: Target Emas PON Aceh-Sumut 2024, 660 Atlet Kaltim Ikuti Pelatda Intens

View this post on Instagram

Baca Juga: Pj Bupati PPU Pastikan Keselamatan Pemudik dengan Pos Pengaman Arus Mudik di Pasar Sepaku

Baca Juga: Hadiri RUPS PT BPD Kaltimtara, Pj Bupati PPU Makmur Marbun: Momen Penting untuk Memperkuat Ekonomi Regional

Baca Juga: Lirik Lagu Takkan Berpaling DariMu - Deborah Hanna, Sound Viral TikTok di Konten Itikaf 10 Terakhir Ramadhan 2024

Baca Juga: Jelang Idulfitri, Pemkab Kukar Upayakan Ketersediaan Bahan Pokok dan Harga Tetap Stabil

Baca Juga: Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat, Pj Bupati PPU Tinjau Pasar Riko yang Terbengkalai

Baca Juga: Bacaan Doa Lailatul Qadar Pada Malam 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadhan

Baca Juga: Petahana dan DPRD Terpilih Maju Pilkada Bontang, Harus Mundur atau Cuti?

Baca Juga: Tarik Investor, Disperindag Kukar Targetkan Raperda RPIK Rampung Tahun ini

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Komisi I Jahidin menyebut akan mengundang beberapa OPD terkait. Bahkan ada rencana untuk melanjutkannya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sembari membawa pemilik lahan, Muhammad.

"Kami akan tindak lanjuti. Harapannya, kita meminta rekomendasi supaya perusahaan ini diberikan pelajaran. Jadi yang kita fokuskan penyidikan terhadap pelanggaran lingkungan hidup," tegas Jahidin.

Sebab bagaimana pun, lahan yang dimiliki oleh Muhammad sudah hancur dan musnah akibat pencemaran lingkungan dari aktivitas pertambangan si perusahaan. Namun, pihaknya masih memberikan kesempatan. Sesuai kesepakatan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, nantinya akan diundang Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim terkait tanam tumbuhnya.

"Terkait situasi di sana, DLH Kaltim kita kawal bersama-sama untuk tetap mengecek kembali lokasi. Untuk memberi keyakinan masing-masing. Kalau DPRD Kaltim sudah, tapi tetap kami dampingi," lanjutnya.

Politisi dari Fraksi PKB itu menyebut Komisi I akan tetap berkomitmen untuk merekomendasikan agar manajemen PT IBP diproses sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan yakni pencemaran lingkungan dan pengrusakan tanam tumbuh.

"Kami minta supaya perusahaan bisa disidik dan diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kami mau ini diproses secara hukum," pungkas Jahidin.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]