Samarinda

Mutasi Guru PNS Tidak Bisa Asal, Pemohon Diwajibkan Mengikuti Uji Kompetensi

Kaltimtoday.co, Samarinda – Mutasi pegawai negeri sipil (PNS) antar daerah merupakan hal yang lumrah. Bahkan, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan BKN Nomor 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Instansi pemerintah diwajibkan menyusun lebih dulu perencanaan mutasi PNS di lingkungan masing-masing. Namun, dengan memerhatikan aspek yang ditentukan dalam regulasi yakni, aspek kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, kelompok rencana suksesi (talent pool), perpindahan dan pengembangan karier, penilaian prestasi kerja atau kinerja dan perilaku kerja.

Baca juga:  Disdik Gelar PKP, 20 Guru SD di Samarinda Utara Ikuti Kegiatan Hingga November

Selain itu, perlu pula memerhatikan kebutuhan organisasi, sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan. Mutasi dilakukan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun. Hal tersebut mendasari Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda menggelar rapat kompetensi bagi guru PNS yang meminta pengajuan mutasi.

Ini disampaikan Kasi Sekolah Dasar Disdik Samarinda Iswardati (12/9/2019).

Dia mengatakan, ada beberapa guru dari Bontang dan Paser yang mengajukan mutasi ke Samarinda.

“Sekitar lima guru PNS. Mereka sedang mengikuti uji kompetensi yang dilakukan BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah),” ujarnya.

Jika melihat peraturan yang ada, lanjut dia, guru PNS dari luar Samarinda sudah sewajarnya mengikuti ujian tersebut. Pasalnya, tidak bisa asal menerima mutasi begitu saja. Perlu diperhatikan persyaratan yang dilampirkan. Termasuk melampirkan surat keputusan (SK) PNS.

“Kemudian diperiksa juga formasi yang tersedia di kota tujuan,” kata dia.

Baca juga:  Disdik Samarinda Terjunkan Pengawas Nilai Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

Tidak itu saja, pemanggilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan pun dilakukan BKPPD. Pasalnya, BKPPD tidak bisa asal menjalankan uji kompetensi jika formasi yang dituju tidak tersedia. Selain itu, semua keputusan juga bergantung pada kemampuan keuangan daerah tersebut.

“Memang tidak bisa sembarangan,” sebutnya.

Bahkan, ujian kompetensi menjadi keharusan yang harus diikuti oleh pegawai yang meminta mutasi.

“Mereka juga harus menyampaikan alasan mengajukan mutasi,” pungkasnya.

[YSS | RWT | ADV]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close