Kaltimtoday.co - Azyumardi Azra meminta hukuman bagi para pelaku korupsi diperberat dengan dihukum seumur hidup serta dimiskinkan sehingga dapat memberikan efek jera dan mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Hukumannya harus diperberat, yaitu bisa dijatuhi hukuman dua atau tiga kali seumur hidup. Bisa juga dimiskinkan sehingga betul-betul kapok," ujarnya seperti dilansir dari Suara.com.

Hal tersebut ia ungkapkan saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual yang bertema "Pemberantasan Korupsi hingga Disorientasi Partai Politik, Masyarakat Sipil, dan Pendidikan Tinggi dalam Berdemokrasi".

Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut  juga menyampaikan beberapa hal yang bisa pemerintah dan aparat penegak hukum lakukan agar pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan optimal. 

Pertama, pemerintah dalam hal ini para pemimpin yang menduduki puncak kekuasaan sepatutnya memiliki kemauan politik yang serius, jujur, dan ikhlas untuk memberantas korupsi.

Baca Juga: Lakukan Penipuan hingga 12,5 Miliar Dolar, Taipan di Vietnam Divonis Hukuman Mati

 

Baca Juga: Siapakah Harvey Moeis? Mengenal Suami Sandra Dewi yang Terjerat Kasus Korupsi Timah

Baca Juga: Selamatkan Uang Negara Rp 1,7 Miliar, Kejari Serahkan Kas Daerah ke Pemkab Kukar

Baca Juga: KPK Dukung Program Makan Siang Gratis, Siap Beri Rekomendasi untuk Cegah Korupsi

Baca Juga: Dugaan Korupsi Pengadaan APD Covid-19 Terus Digali KPK, Kerugian Negara Capai Rp3,03 Triliun

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Apa Itu Konflik Kepentingan? Berikut Dampak, Cara Mencegah dan Sanksi Jika Terjadi Pelanggaran

Baca Juga: KPK Periksa Anak Eks Menteri Kesehatan Terkait Korupsi APD Covid-19 Senilai Rp 3 Triliun

Baca Juga: KPK Telusuri Dugaan Korupsi Ratusan Miliar di Anak Usaha Telkom Group

Baca Juga: KPK Hormati Keputusan Praperadilan Eddy Hiariej, Tekankan Punya 2 Alat Bukti

Baca Juga: Transparency International: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 Stagnan di Angka 34

Baca Juga: Jawaban Prabowo Soal Cegah Korupsi, Mulai Gaji Pejabat Naik hingga Sanksi Tak Jujur Laporkan LHKPN

Baca Juga: Kejaksaan Negeri Kutim Amankan Oknum ASN Terkait Kasus Korupsi Solar Cell Rp 16 Miliar

 

Baca Juga: Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief Diperiksa sebagai Saksi dalam Sidang Korupsi Mantan Bupati PPU

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sebagai pimpinan, mereka dituntut bersikap lebih berani dan tegas dalam menindak segala dugaan tindak korupsi yang mengarah pada anggota institusi yang dipimpinnya, seperti segera memecat yang bersangkutan.

Sehingga, lanjut Azyumardi Azra, keberanian pimpinan puncak itu akan membuat tindak pidana korupsi di Indonesia berkurang signifikan.

"Korupsi itu bisa berkurang signifikan kalau pemimpin puncaknya berani," ujarnya.

Kemudian, peraturan-peraturan terkait penanganan tindak pidana korupsi seharusnya dipertajam dan diperkeras, sehingga mampu membuat orang-orang menghindari tindakan tersebut, bahkan juga memberikan efek jera kepada para pelaku.

Terlebih, pemerintah dan aparat penegak hukum sangat mampu melakukan upaya-upaya tersebut. Jika upaa-upaya tersebut dilakukan, dia yakin pemberantasan korupsi di Indonesia akan menjadi lebih optimal.

Namun sebaliknya, jika upaya-upaya tersebut tidak dilakukan, tidak banyak pula perubahan yang lebih baik terkait pemberantasan korupsi. 

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.