Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang menggelar rapat paripurna penyampaian keputusan rekomendasi pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2021 di Pendopo Rujab, Selasa (6//20214) malam.

Dalam laporan hasil pansus yang dibacakan Wakil Ketua DPRD, Junaidi tercatat 7 poin rekomendasi berupa saran dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah.

Pertama, Sumber penerimaan anggaran Pendapatan Daerah Bontang masih bergantung pada Dana Perimbangan sektor Pana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Batubara, sehingga perlu mengembangkan usaha lainnya melalui usaha terobosan terhadap peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya pengembangan jenis usaha Perusahaan Daerah (Persuda), dimana Perusda harus lebih berorientasi pada jenis usaha rintisan (bukannya mengembangkan usaha yang sudah ada).

Kedua, Pemerintah Kota Bontang (Pemkot) Bontang agar meningkatkan PAD dengan menggalakkan potensi destinasi pariwisata alam dan budaya.

Diperkirakan 20 tahun kedepan potensi migas yang ada di Bontang akan habis. Oleh karena itu perlu dikembangkan objek wisata yang ada di Kota Taman ini.

Baca Juga: Pastikan Nyalon Lagi, Najirah Ambil Formulir di PDIP

 

Baca Juga: Kata Aswar Mengenai Sosok Neni Moerniaeni: Pekerja Keras dan Kreatif Mengelola APBD

Baca Juga: Bontang Perketat Aturan Reklame Rokok Demi Predikat Kota Ramah Anak Utama

Baca Juga: Kuota Haji Bontang 2024 Turun, Simak Penjelasan dan Jadwal Keberangkatan Kloter 16

Baca Juga: Pelaku Pengetap Pertalite di Bontang Diamankan Polisi, Terancam 6 Tahun Penjara

View this post on Instagram

Baca Juga: Kembalikan Formulir Pakai Sedan Kuning, Aswar Mantap Daftar Bacalon Wakil Wali Kota Bontang di Golkar

Baca Juga: Berbondong-bondong Ambil Formulir di Golkar, Muslimin: Elektabilitas Golkar Sudah Terbukti

Baca Juga: Ambil Formulir di Golkar, Aswar Mantap Hadapi Pilkada Bontang 2024

Baca Juga: Atasi Antrean Panjang akibat Sistem Bermasalah, PDAM Bontang Perpanjang Pembayaran

Baca Juga: Siap Maju Pilkada Bontang, Bakhtiar Wakkang Mendaftar di 3 Parpol

Baca Juga: Nyaris 3 Ribu Wisatawan Padati Pulau Beras Basah Saat Liburan Idulfitri

Baca Juga: Kronologi Meninggalnya Wisatawan Asal Samarinda Saat Berlibur ke Pulau Beras Basah di Bontang

 

Baca Juga: Intens Bangun Komunikasi Politik Jelang Pilkada Bontang, Aswar Merapat ke Neni Moerniaeni

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Ketiga, Pemerintah Daerah (Pemda) bersama DPRD Bontang dapat melakukan roadshow ke Kementrian dalam rangka memperjuangkan Dana Tugas Pembantuan, mengingat masih kecilnya angka dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemkot.

Keempat, Pemkot melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bontang agar segera, melakukan validasi pendataan aset/barang milik daerah.

Kelima, Pemda Bontang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan infrastruktur agar dapat mengkaji ulang terutama dalam mengatasi permasalahan bencana banjir dengan berpedoman pada RTRW, RDTR, Zonasi serta menganggarkan untuk penanggulangan banjir sebesar 1096 dari APBD.

Keenam, Pemkot melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang dapat menambah Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD Taman Husada mengingat jumlah Dokter Spesialis yang ada saat ini masih kurang.

Ketujuh, Pemkot Bontang agar dapat meningkatkan koordinasi antar OPD dalam penyajian data bisa sinkron dan valid serta sinergitas antar OPD dalam pembangunan untuk menghindari pemborosan anggaran.

Menanggapi usulan tersebut, Plh Wali Kota Bontang, Aji Erlinawati mengatakan, pemerintah akan menyampaikan poin rekomendasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang rencananya dilantik 26 April 2021 mendatang.

“Catatan ini akan kami sampaikan sebagai bahan referensi atau masukan untuk pembangunan kedepan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

[AS | NON | ADV DPRD DPRD BONTANG}