Samarinda
Pemerintah Cabut FABA dari Kategori Limbah B3, Komisi I DPRD Kaltim: Harus Ada Aturan Lain yang Mengatur
Kaltimtoday.co, Samarinda - Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dicabut dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Beleid itu diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 silam. PP Nomor 22/2021 itu menggantikan PP Nomor 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Anggota Komisi I DPRD Kaltim Agiel Suwarno memberikan tanggapannya terkait pencabutan itu.
Menurut Agiel, jika FABA tidak masuk sebagai kategori B3 lagi maka mesti ada ketentuan lain yang mengatur. Khawatirnya, FABA tidak dikelola dengan tepat oleh perusahaan yang kerap menghasilkan FABA. Jika pengelolaan tidak tepat, dampak FABA akan terasa di lingkungan sekitar.
"Kalau dibiarkan, ini berbahaya. Sehingga saya pikir memang harus ada aturan yang mengatur ketika FABA itu sudah dicabut dari limbah B3 agar bisa dikelola menjadi suatu produk," ungkap Agiel saat dihubungi beberapa hari lalu.
Baca Juga: Pemimpin Harus Kaya?Baca Juga: Jokowi Teken Perpres Kenaikan Tunjangan Pegawai KLHK, Golongan Tertinggi Raih Rp33 Juta per BulanView this post on InstagramBaca Juga: Catat! Jokowi Janji Harga BBM Tidak Naik
Dijelaskan politisi dari Fraksi PDIP itu, FABA sudah ada yang dikelola sebagai produk oleh beberapa perusahaan. Contohnya dijadikan paving block atau campuran beton. Kedua produk itu memang belum begitu familiar dengan produksi bahan bangunan pada umumnya. Apalagi FABA dikenal sebagai limbah yang berpotensi memberi dampak pada pencemaran lingkungan.
"Jangan sampai dibiarkan begitu saja oleh pabrik yang menghasilkan FABA. Itu bisa mengakibatkan abunya kemana-mana. Bisa mencemarkan air, udara dan berkenaan langsung ke masyarakat," beber Agiel.
Perlu ada pertimbangan lebih lanjut ketika FABA bisa didaur ulang sebagai produk yang berguna. Sampai saat ini, dirinya belum mampu menilai benar atau tidaknya kebijakan yang telah diputuskan pemerintah itu. Seandainya pengelolaan FABA makin tidak tepat karena lepas dari kategori limbah B3, maka kebijakan itu dianggap kurang tepat.
"Kalau ada aturan yang mendukung bahwa itu bisa dikelola menjadi bahan produktif, mungkin oke saja. Jadi memang perlu ada aturan yang memayungi mantan limbah ini," tandas Agiel.
[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]
Related Posts
- Siapa AHY? Inilah Profil Sosok Ketua Umum Demokrat dan Anak SBY yang Siap Dilantik Jokowi Menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang
- Kembali Adakan Reshuffle, Jokowi Bakal Lantik AHY Jadi Menteri ATR
- Teken Perpres Publisher Rights, Jokowi Pastikan Tak Berlaku Bagi Content Creator
- Jokowi Bertemu Surya Paloh, Pengamat Politik Sebut Masih Terlalu Dini untuk Bahas Koalisi
- Ingin Jadi Jembatan Partai dan Politik, Jokowi Sebut Diawali Pertemuan dengan Surya Paloh