Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum lama ini Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda mendapatkan masukan dari tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) untuk tahun anggaran 2020. Sekalipun penyerapan anggarannya dinilai mendekati sempurna.

Namun, diharapkan hal itu juga mengikuti perkembangan fasiltas pendidikan. Sebab hingga saat ini masih ada beberapa sekolah yang juga memerlukan perbaikan bahkan rehabilitasi total. Sedangkan porsi anggaran untuk pendidikan harusnya minimal mencapai 20 persen.

Hal ini pun kian menjadi perhatian Kepala Disdik Samarinda, Asli Nuryadin. Baginya urusan pembangunan saat ini diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda.

 

Baca Juga: APBD Kabupaten/Kota di Kaltim 2024, Kukar Paling Besar

Baca Juga: Demi Kepentingan Masyarakat, Pj Bupati PPU Gelar Malam Apresiasi tanpa APBD

Baca Juga: Pemkot Bontang Hobi Bimtek Luar Kota, Anggota DPRD Sebut Mubazir dan Bermuatan Kepentingan Politis

Baca Juga: Disdikbud Samarinda Imbau Seluruh Sekolah Terapkan English Day untuk Jenjang SD dan SMP 

View this post on Instagram

Baca Juga: Pembahasan APBD Molor, Joni Desak Pemkab Lakukan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintahan

Baca Juga: DPRD PPU Soroti Keterlambatan Pembahasan APBD dan Potensi Perubahan Isi

Baca Juga: APBD Kukar 2024 Diprediksi Capai Rp 13 Triliun!

Baca Juga: Fraksi Demokrat Harap Kenaikan Angka pada R-APBD TA 2024 Bawa Perubahan dan Perbaikan di Kutim  

Baca Juga: Fraksi AKB Minta Pemkab Kutim Fokus Pengelolaan APBD, Jimmy: Kurangi Anggaran Belanja Dinas yang Tidak Penting 

Baca Juga: Raup Muin Sebut Pembangunan IKN Menjanjikan Dampak Positif bagi PPU

Baca Juga: Seno Aji Dorong Pemprov Kaltim Rutin Evaluasi Capaian APBD di Tiap Tahun Anggaran

Baca Juga: Pembangunan IKN Capai 51,6 Persen, 16.990 Orang Bakal Pindah di 2024 untuk Tahap Pertama

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sedangkan pihaknya mendorong agar ajuan sejumlah sekolah bisa masuk dalam kegiatan perbaikan sekolah maupun rehabilitasi. Namun, bagi Asli permintaannya tersebut juga harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada saat ini.

"Kalau kami hanya bisa mengusulkan, sisanya ada di ranah PUPR," ujar Asli.

Sementara itu, urusan Disdik Samarinda sendiri, baginya dalam urusan program kependidikan. Seperti di masa Covid-19, sejak tahun lalu Disdik Samarinda membuat terobosan dengan membuat aplikasi Samarinda Smart Edu (SSE), melakukan pendataan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarikan untuk pemberian kuota internet. Serta memperjuangkan Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"Itu yang sedang kami perjuangkan saat ini," demikian Asli.

[LIS | NON | ADV DISDIK SAMARINDA]