Kaltimtoday.co - Bantuan hukum kepada masyarakat miskin kerap terabaikan. Di Kaltim misalnya, banyak masyarakat yang terpaksa tidak menggunakan pengacara ketika sedang menghadapi persoalan hukum. Alasannya klasik, biaya pengacara cukup menguras kantong sehingga mau tak mau mereka menjalani proses peradilannya tanpa didampingi pengacara. Namun setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Hukum disahkan dalam Paripurna DPRD Kaltim, Senin (5/11), diharapkan persoalan itu selesai.

Diungkap Ketua Pansus Raperda Bantuan Hukum Jahidin, masyarakat kerap terlibat dalam satu kasus namun tak bisa mendapatkan bantuan hukum. Khususnya mereka yang lemah alias miskin tak memilik dana untuk menyewa pengacara. Namun Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim telah membuat Perda Bantuan Hukum yang membantu mengatasi persoalan pembiayaan.

"Dengan adanya payung hukum ini, masyarakat akan terbantu karena bantuan hukum akan diberikan oleh negera secara cuma-cuma. Kami bisa menganggarkan dalam APBD untuk bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu," tutur Jahidin.

Hal ini tentu sangat menguntungkan tidak hanya bagi masyarkat bawah yang tidak mampu membayar pengacara yang diketahui cukup mahal untuk satu perkara hingga putusan pengadilan. Kehadiran Perda Bantuan Hukum ini juga berimbas pada para advokat yang selama ini memberikan layanan cuma-cuma pada masyarakat.

"Selama ini kan ada juga pengacara yang membantu masyarakat secara suka rela. Padahal kita tahu mereka juga mengeluarkan dana pribadi atau dari organisasi untuk menutupi kebutuhan operasional seperti fotokopi ataupun dana transportasi. Nah dengan adanya payung hukum ini, para advokat juga mendapat bayaran dari negara yang kita anggarkan melalui APBD," terangnya.

Selain itu dibeber Jahidin, pada umumnya yang mendapat bantuan hukum adalah mereka yang mengalami kasus besar dengan ancaman pidana di atas dua tahun. Namun Perda Bantuan Hukum yang merupakan perda inisiatif dewan ini tak lagi melihat besar kecilnya perkara yang dihadapi masyarakat. Semua akan mendapat bantuan hukum.

"Nanti lembaga bantuan hukum yang akan akan memfasilitas masyarakat mendapat bantuan hukum. Jadi tak ada lagi alasan tidak mendapat bantuan hukum, semua akan dibantu advokat. Kita akan jalankan setelah gubernur menandatangani perda ini," ungkap Jahidin.

[PAS]


Artikel Terkait