Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan empat pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 sebesar Rp 360 miliar. "Mereka bertanggung jawab dalam proses penyusunan anggaran," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Jan Samuel Maringka, di kantornya kemarin.

-

Jan menjelaskan, empat tersangka itu adalah Ketua DPRD Sulawesi Barat Andi Mappangara, serta tiga Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun. Mereka, Jan melanjutkan, memasukkan anggaran dengan modus menggunakan pokok-pokok aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa mengikuti proses serta prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman APBD.

Selain itu, ucap Jan, pembahasan dan pengesahan anggaran Rp 360 miliar itu diketuk pada hari yang sama. "Seharusnya melalui pembahasan di komisi dan badan anggaran," katanya. "Duit itu pun dibagikan ke pimpinan serta 41 anggota Dewan lainnya."

Caranya, Jan menjelaskan, dibagi-bagikan dalam proyek. Contohnya, tahun lalu, duit Rp 80 miliar dibagi melalui kegiatan Sekretaris Dewan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sisanya, sekitar Rp 280 miliar, terealisasi tahun ini. "Tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah," ujarnya.

Keempat tersangka ini dijerat Pasal 3 juncto Pasal 12 huruf I juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman nya, penjara paling lama 20 tahun. Selain itu, penyidik kejaksaan telah memeriksa puluhan anggota DPRD Sulawesi Barat serta pengusaha yang memenangi proyek ini.

Adapun Andi Mappangara mengatakan akan membicarakan status tersangka kepada tiga pemimpin DPRD lainnya. Politikus Partai Demokrat ini mengatakan akan mengambil langkah hukum setelah mendapatkan keterangan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. "Saya baru diperiksa satu kali dan kami akan kooperatif menghadapi status ini," ujarnya. DIDIT HARIYADI


SUMBER: KORAN TEMPO


Artikel Terkait