Kaltimtoday.co - DPRD Berau gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Dwiwira Lestari Jaya (DLJ), Senin (4/9). RDP ini membahas terkait PHK yang dilakukan PT DLJ terhadap pekerjanya.

Rapat ini dipimpin oleh anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong.

Persoalan bermula saat dilayangkannya surat mogok kerja oleh FBI Berau pada, Selasa (16/5) dengan alasan para pekerja tidak diberikan cuti panjang dan uang lembur.

Selanjutnya pada (23/5), Disnakertrans mempertemukan PT DLJ dengan FBI Berau. Hasilnya, cuti panjang pernah dilakukan dan bisa diberikan kepada pekerja.

Sedangkan terkait upah lembur, perlu dilakukan evaluasi mendalam dengan bukti konkret.

Human Capital Region Kaltim I PT DLJ, Weli Sudarsono menjelaskan bahwa cuti panjang dan upah lembur tidak sepenuhnya wajib untuk seluruh karyawan. 

Oleh karena itu, PT DLJ hanya memberikan cuti dan uang lembur kepada asisten dan atasan.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Rudi meminta pihak PT DLJ agar memberikan dokumen kontrak kerja antara pekerja dan perusahaan untuk dipelajari lebih lanjut.

ADV DPRD BERAU