Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota DPRD Kaltim Dapil Samarinda, Masykur Sarmian menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kaltim Nomor 5/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertempatkan di Aula MAN 2 Samarinda pada Jum'at (26/3/2021).

Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) tersebut diharapkan Masykur dapat menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan. Terlebih, Perda yang mengatur Penyelenggaraan Bantuan Hukum di masyarakat itu juga dibuat demi mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

"Menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucap Masykur yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim.

Diketahui bersama, dalam pelaksanaan Perda tersebut, Masykur mendorong agar Gubernur Kaltim menyelenggarakan program bantuan hukum dengan alokasi anggaran melalui APBD bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ditunjuk untuk membantu masyarakat.

Baca Juga: Perkuat Wawasan Masyarakat tentang Kebangsaan, Mimi Meriami BR Pane Gelar Sosialisasi

 

Baca Juga: DPRD dan Pemkot Balikpapan Sahkan 22 Pembentukan Perda 

Baca Juga: Dorong Pengembangan Sektor Perikanan di Kukar, Seno Aji Beri Bantuan Cool Box dan Mesin Kapal ke Nelayan

Baca Juga: Pembangunan Kolam Renang Berstandar Internasional di Kutim, Harapan Baru bagi Atlet

View this post on Instagram

Baca Juga: Muhammad Samsun Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Bapokting, Khususnya Beras

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Pemprov untuk Lakukan Sinkronisasi Kawasan Peternakan 

Baca Juga: Berhasil Gelar Uji Publik, Pansus Raperda Trantibum Linmas Himpun Banyak Masukan

Baca Juga: Nidya Listiyono Siap Atasi Keluhan Warga Samarinda Soal Jalan, Banjir, hingga Lampu Penerangan 

Baca Juga: Soroti 3 Gedung Baru Milik Pemprov, Komisi III DPRD Kaltim Bakal Panggil Dinas PUPR-PERA

Baca Juga: Rusman Ya'qub Sebut Terbentuknya DBOD Kaltim Tak Disertai Landasan Hukum

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Pemprov Kembangkan Sekolah Inklusi secara Masif

Baca Juga: DPRD Kaltim Dukung Unmul Ciptakan SDM Berkualitas dan Beri Hibah Anggaran untuk Pembangunan Kampus

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Jelang Hadirnya IKN, Komisi II DPRD Kaltim Lihat Potensi Menjanjikan untuk Kembangkan Sektor Peternakan

"Gubernur menjalin kerja sama dengan LBH yang berdomisili di Kalimantan Timur dan yang terdaftar serta terakreditasi pada Kemenkumham RI," lanjut Masykur dalam penyampaiannya.

Terlebih penerima Bantuan Hukum adalah Penduduk Kaltim, yang dimana disebutkan adalah orang atau kelompok orang dalam kategori Miskin/Tidak Mampu yang sedang tersangkut masalah hukum dan memerlukan bantuan hukum.

"Orang atau kelompok orang miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kaltim yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa atau pejabat yang setingkat," jelas Masykur.

Dalam hal ini, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Bantuan Hukum terlebih dahulu harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.

"Dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum serta uraian pokok perkara hukum dan Dokumen yang berkenaan dengan perkara," ungkapnya.

Oleh karenanya, Masykur berharap masyarakat bisa mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai serta perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

"Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat dan Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum," tungkasnya.

[RWT | ADV]