Kaltimtoday.co, Sangatta - Para tenaga honorer tengah harap-harap cemas. Hal ini menyusul rencana pemerintah untuk menghapuskan status tenaga honorer di 2023.

Wacana penghapusan tenaga honorer ini disampaikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo.

Untuk itu Pemkab Kutai Timur (Kutim) coba merapikan terkait kepegawaian yang dimiliki. Banyaknya tenaga honorer dengan status Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) harus segera diubah. Agar pada 2023 mendatang tidak ada lagi pegawai honorer tersebut. 

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim, Misliansyah mengatakan, seluruh tenaga honorer tersebut harus diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Jumlah TK2D saat ini ada sekitar 6.000 pegawai, sehingga masih butuh waktu untuk mengangkat itu semua.

Baca Juga: Berbagi Sukacita Ramadhan, PT Indexim Coalindo Beri Santunan Anak Yatim 

 

Baca Juga: Pererat Silaturahmi, PT Indexim Coalindo Safari Ramadhan ke Desa-Desa Lingkar Tambang

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Kawal Program Pangan untuk Penghijauan

Baca Juga: KemendesPDTT dan Kementerian Pertanian Kunjungi Warga Dampingan PT Indexim Coalindo

View this post on Instagram

Baca Juga: Cek Jadwal dan Rangkaian Pesta Adat Budaya Lom Plai Kutai Timur 2024

Baca Juga: Kutai Timur Fokus Bangun Ketahanan Ekonomi Penunjang IKN

Baca Juga: Hasil Pleno Tingkat Kabupaten: Daftar Caleg DPRD Kabupaten Kutai Timur 2024 yang Masuk Kuota 40 Kursi

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Bantu Rumpon Portabel bagi Nelayan Selangkau

Baca Juga: Kaltim Genjot Produksi Pisang untuk Pasok Pasar Internasional

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Berikan Pelatihan dan Bantuan bagi Nelayan Kaliorang

Baca Juga: Dukung Peternakan Terintegrasi, PT Indexim Coalindo Salurkan Bantuan Sapi

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Berangkatkan Ekspor Produk Lokal Kutim ke Belgia dan Singapura

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Kejaksaan Negeri Kutim Amankan Oknum ASN Terkait Kasus Korupsi Solar Cell Rp 16 Miliar

“Ini aturan dari 2019 lalu dari pemerintah pusat. Daerah diberi waktu lima tahun menyelesaikan tenaga honorer ini,” ucap Misliansyah, Jumat (4/2/2022).

Hanya saja, TK2D di Kutim sejauh ini kebanyakan merupakan pegawai administrasi. Sementara, berapa kali kuota yang diterima Pemkab Kutim untuk pengangkatan P3K adalah pegawai fungsional. 

“Karena yang dibutuhkan memang tenaga fungsional, seperti guru. Tahun ini saja Kutim dapat jatah 1.400 pegawai untuk diangkat,” tuturnya.

Selama ini memang tenaga administrasi hampir tidak pernah dapat kuota. Karena pengangkatan untuk formasi pegawai administrasi sudah dilakukan besar-besaran era Presiden SBY. 

“Kebijakan ini berbeda di masa Presiden Jokowi. Karena dianggap daerah sudah cukup memiliki pegawai administrasi,” bebernya.

Mau tidak mau Pemkab Kutim harus mengambil langkah terkait hal ini. TK2D yang merupakan pegawai administrasi terpaksa harus menjadi pegawai fungsional. Usulan ke Kementerian PAN-RB pun diajukan terkait hal itu.

“Tahun ini sudah kami usulkan lagi, disertai dengan analisis jabatan. Tinggal bagaimana keputusan dari kementerian saja lagi,” sebutnya.

[EL | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.