Samarinda

Tindak Lanjut Krisis Solar, Komisi III DPRD Samarinda Gelar Hearing Bersama Pertamina

Kaltim Today
04 November 2021 11:14
Tindak Lanjut Krisis Solar, Komisi III DPRD Samarinda Gelar Hearing Bersama Pertamina
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani. (Suhardi/Kaltimtoday.co).

Kaltimtoday.co, Samarinda - Jajaran Komisi III DPRD Samarinda gelar hearing dengan sejumlah instansi terkait  membahas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang belakangan ini kerap diserbu oleh kendaraan truk di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Adapun hearing tersebut dihadiri oleh Dinas Perhubungan (Dishub), perwakilan Pertamina, Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Kasat Lantas Polresta, dan Satpol PP serta Biro Ekonomi Pemkot Samarinda.

Usai hearing, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, krisis BBM jenis solar ini berkaitan dengan daya jual batu bara yang tinggi. 

"Sekarang apa yang sedang marak penggunaan solar tertinggi karena adanya batu bara, dan sudah ada tersangkanya," ungkap Angkasa di Gedung Utama DPRD Samarinda, Rabu, (03/11/2021). 

Tak bisa dipungkiri, kata Angkasa mengakui, pihaknya akan menyisir akar kelangkaan solar ini. Pasalnya, banyak truk mengantre di bahu-bahu jalan terutama di berbagai SPBU.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani. (Suhardi/Kaltimtoday.co).
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani. (Suhardi/Kaltimtoday.co).

"Kami akan berikan rekomendasi kepada pemerintah apabila sudah menemukan titik terang, namun kami akan membahas bersama komisi secara mendalam," ujarnya.

Lebih lanjut  dijelaskan Politikus PDIP ini,  pihak Pertamina mengaku kuota solar untuk  Samarinda tidak pernah dikurangi. 

Berbanding terbalik kata Angkasa, dirinya menilai tak akan ada kelangkaan solar ini jika benar keterangan pihak pertamina demikian. 

"Yang kami ingin tahu itu, solar itu kemana?, kalau kuotanya utuh seharusnya tidak perlu antre," ungkapnya.

Pihaknya menduga, hal ini berkaitan sangat dengan perusahaan tambang batubara. 

Bagaimana tidak, kata Angkasa, tingginya penjualan batubara tetapi penjualan solar industri dengan bersubsidi lebih tinggi penjualan bersubsidi. 

"Sudah jelas sebenarnya, hanya saja kami akan coba kelapangan untuk mencari benang merahnya,"tegasnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan rapat internal  komisi untuk menentukan waktu sidak. 

"Kami akan coba rapat internal komisi dulu, kalau sudah baru nanti akan kami tentukan waktu sidaknya," tutupnya.

[SDH | NON | ADV DPRD SAMARINDA]



Berita Lainnya