Pemerintah memilih bersikap konsisten menanggapi beredarnya surat penolakan divestasi saham dari Freeport McMoran Inc, induk usaha PT Freeport Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan menyatakan skema yang diinginkan pemerintah tidak berubah.

-

"Tidak akan berubah (skema). Tetap 51 persen (divestasi saham), smelter tetap dan valuasi independen," kata Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. Dia menyatakan saat ini pemerintah sedang mempelajari surat keberatan yang dilayangkan Freeport ihwal negosiasi. Menurut Luhut, dalam waktu dekat pemerintah akan menentukan sikap.

Adapun Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan negosiasi pelepasan saham Freeport masih berjalan. Namun pemerintah tidak bisa memastikan kapan negosiasi pelepasan saham diputuskan. "Ya namanya juga negosiasi. Masih berjalan," kata dia, kemarin.

Jumat lalu, beredar surat penolakan dari Freeport terhadap skema divestasi saham. Ada lima hal penting dalam surat itu. Pertama, Freeport ingin divestasi dilakukan melalui mekanisme penawaran saham perdana ke bursa (initial public offering). Selain itu, proses divestasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, di mana asing bisa memiliki saham yang ditawarkan.

Kedua, Freeport menolak hitungan nilai saham yang diajukan pemerintah. Perusahaan asal Amerika Serikat itu menginginkan nilai saham dihitung dengan wajar berdasarkan nilai pasar dan berstandar internasional.

Ketiga, Freeport tidak ingin saham baru yang diterbitkan (rights issue) diserap semuanya oleh pemerintah. Keempat, Freeport menghendaki valuasi sahamnya dilakukan dengan wajar dan menghitung masa operasinya hingga 2041. Terakhir, perusahaan sepakat membuka ruang agar bisa dilakukan due diligence. ALI NY | ADITYA BUDIMAN


SUMBER: KORAN TEMPO


Artikel Terkait