Pemerintah DKI Jakarta segera mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi dilanjutkan. "Setelah moratorium dicabut, kami akan bersurat kepada Dewan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tuty Kusumawati, kemarin.

-

Menurut Tuty, sembari menunggu keputusan resmi pencabutan moratorium, pemerintah DKI menyiapkan bahan tambahan untuk kelanjutan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasan kedua raperda itu macet sejak awal tahun lalu, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI, Muhammad Sanusi, karena menerima suap dari pengembang reklamasi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga pernah mengirim surat untuk meminta DPRD membahas lagi raperda reklamasi. DPRD pun sempat memberi sinyal akan mengebut pembahasan raperda itu sebelum Djarot lengser dari jabatannya. Namun, hingga kini, Dewan tak kunjung melanjutkan pembahasan.

Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, mengatakan Dewan belum membahas kedua raperda tersebut karena menunggu surat resmi keputusan pencabutan moratorium. "Kami enggak bisa melanjutkan raperda itu sebelum sanksi dicabut," ucap dia.

Triwisaksana menambahkan, kendati moratorium kelak dicabut, selama raperda reklamasi belum disahkan, pengembang tak boleh membangun gedung di pulau buatan. Pemerintah pusat, kata dia, hanya berwenang mengizinkan pengurukan pulau. "Tanpa perda, (pulau) bisa diuruk tapi tidak bisa dibangun." AVIT HIDAYAT


SUMBER: KORAN TEMPO