Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan Perum Perumahan Nasional (Perumnas) membangun 13 kawasan transit terpadu atau transit oriented development (TOD) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 2017. "Sampai tahun depan kami targetkan membangun sembilan lagi," kata Menteri BUMN Rini Soemarno setelah melakukan peletakan batu pertama pembangunan TOD Depok di Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, kemarin.

-

Dalam konsep TOD, dikembangkan permukiman yang terintegrasi dengan fasilitas transportasi untuk warga. Rini masih merahasiakan kesembilan TOD yang akan dibangun di Jabodetabek tersebut. Ia mengatakan, dengan demikian, secara keseluruhan akan dibangun 50 TOD sampai tahun depan.

Hingga kini, Rini telah meresmikan peletakan batu pertama dua proyek TOD, yakni di Tanjung Barat dan Depok. Rencananya, di TOD Tanjung Barat akan dibangun 1.232 unit hunian dan bangunan komersial sebanyak 417 unit. Proyek tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektare. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun TOD Tanjung Barat sekitar Rp 705 miliar.

Ia meminta Perumnas mengalokasikan 30 persen dari hunian di kawasan transit terpadu itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Hunian yang dibangun pemerintah kami minta 30 persen untuk MBR. Biasanya hanya 25 persen," ujarnya. Menurut Rini, masyarakat berpenghasilan rendah mesti mendapatkan kuota lebih dari 25 persen di lokasi premium.

Pemerintah telah mengubah rencana luas hunian untuk MBR di TOD Depok, dari semula 22 meter persegi menjadi 30-32 meter persegi per unit. Sebab, kata Rini, hunian tersebut akan dipakai untuk satu keluarga. "Kami review (luas huniannya) karena bukan buat perorangan saja. Jadi, butuh ruangan lebih."

Rini menyebutkan hunian kelas MBR di TOD Depok akan dijual seharga Rp 224 juta per unit. Di kawasan transit oriented ini akan dibangun 1.020 unit kelas MBR dari 3.440 hunian yang bakal didirikan. "Saya sudah minta agar yang mendapatkan benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah."

Sejauh ini, ia menambahkan, pemerintah tidak melibatkan swasta dalam pembangunan kawasan transit terpadu. Tapi, bila ada pihak swasta yang bersedia membangun dengan standar yang diminta pemerintah, Rini tidak menutup kemungkinan untuk mengikutsertakannya. Ia membandingkan TOD di Depok yang ditetapkan sebesar Rp 7 juta per meter persegi dengan harga pada umumnya. "Biasanya lahan TOD dijual Rp 8,5-9 juta per meter persegi," katanya.

Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo membenarkan bahwa Kementerian BUMN meminta kuota hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah ditingkatkan menjadi 30 persen. "Harganya pun diturunkan menjadi Rp 7 juta per meter," ucapnya. IMAM HAMDI | RETNO SULISTYOWATI


SUMBER: KORAN TEMPO