Wakil Ketua Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, masih menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta. "Pak Anies mengibaratkan reklamasi itu seperti penggunaan faksimile. Apa sekarang masih butuh?" kata Prabowo di kantornya, kemarin.

-

Dalam kampanye pemilihan kepala daerah DKI lalu, Anies bersama Sandiaga Uno pasangannya terang-terangan menolak proyek reklamasi. Menurut Prabowo, Anies kembali menegaskan komitmennya dalam pertemuan di rumah Boy Sadikin di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Anies dan timnya, menurut Prabowo, menggelar rapat internal setelah Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengundang Sandiaga pada Senin lalu. Setelah bertemu dengan Sandiaga, sore harinya Luhut memimpin rapat koordinasi tingkat menteri yang memutuskan pencabutan sanksi penghentian sementara (moratorium) reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Anggota staf khusus Luhut, Atmadji Sumarkijo, membenarkan adanya pertemuan Luhut dengan Sandiaga. Dalam pertemuan itu, kata Atmadji, Luhut menjelaskan bahwa urusan reklamasi merupakan wewenang pemerintah pusat.

Di rumah Boy, menurut Prabowo, Anies menyatakan tak kaget atas upaya Luhut "melobi" Sandiaga. Namun Anies menegaskan bahwa reklamasi Teluk Jakarta tak relevan lagi. Alasannya, Jakarta kini tak kekurangan uang untuk membangun kota. Pendapatan Ibu Kota melimpah dan tak memerlukan kontribusi tambahan dari pengembang reklamasi.

Setelah dilantik pada 16 Oktober nanti, Prabowo melanjutkan, Anies bisa menghentikan proyek reklamasi. Caranya, Anies bisa mencabut surat keputusan gubernur tentang reklamasi serta menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Bila pemerintah pusat ngotot melanjutkan reklamasi, kata Prabowo, ada kemungkinan terjadi kebuntuan. Sebab, penentuan peruntukan pulau dan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) sepenuhnya wewenang Gubernur Jakarta. Jika Anies tak mau mengeluarkan IMB, pulau hasil reklamasi tak bisa dibangun. "Bisa jadi deadlock," ujar Prabowo.

Dalam pertemuan di rumah Boy, hadir sejumlah bekas pejabat pemerintah PDKI Jakarta. Salah satunya adalah mantan Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Sarwo Handayani. Ketika dimintai konfirmasi, Handayani membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dia mengaku diajak membahas banyak hal, termasuk reklamasi. "Saran saya (tentang reklamasi), minta dievaluasi saja," ucap dia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, tak berkomentar banyak tentang kemungkinan Anies-Sandi menghentikan reklamasi. "Kami normatif saja. Sekarang yang ada kami jalankan. Semua tahapan kami lalui," kata Tuty.

Hingga kemarin, Anies dan Sandi tak bisa dimintai konfirmasi. Dihubungi lewat telepon dan layanan pesan WhatsApp, keduanya tak menjawab pertanyaan ihwal reklamasi. AVIT HIDAYAT


SUMBER: KORAN TEMPO