Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan biaya pengganti produksi (cost recovery) Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu pada 2015 paling banyak bermasalah.

-

Nilainya mencapai US$ 484 juta (sekitar Rp 6,67 triliun), atau separuh dari total cost recovery pada tahun buku 2015 yang dinilai menyimpang oleh BPK. Lapangan Banyu Urip dikelola kontraktor kontrak bagi hasil ExxonMobil Cepu Limited.


Angka tersebut berasal dari penyesuaian lingkup kerja atau change order proyek konstruksi fasilitas produksi utama yang dikerjakan konsorsium PT Tripatra Engineers & Construction-Samsung Engineering Co Ltd sepanjang 2011-2016. Akibatnya, nilai proyek membengkak 39 persen dari US$ 749 juta menjadi US$ 1,23 miliar. "Nilai change order yang diterbitkan oleh EMCL melebihi batas maksimal yang diperbolehkan," ujar Suparwadi, auditor BPK yang menjadi penanggung jawab pemeriksaan, dalam salinan laporannya, kemarin.

Menurut BPK,Peraturan Tata Kelola Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas)PTK Nomor 007/Revisi-II/PTK/I/2011 melarang konsorsium menyesuaikan lingkup konstruksi yang menyebabkan nilai proyek bertambah. Konsorsium mengajukan nilai penawaran lebih rendah 80 persen dari harga perkiraan sendiri.Meski hal itu dibolehkan, menurut BPK, Peraturan SKK MigasNomor 007/SKKO0000/2015 (Revisi-03) membatasi penambahan nilai proyek konstruksi sebesar 25 persen dari rencana semula.

Dalam dokumen hasil pemeriksaan, Exxon berdalih perubahan lingkup proyek diperlukan karena berubahnya komposisi fluida di area proyek se-hingga volume pekerjaan membengkak. Alasan lainnya adalah pada 1 Agustus 2015 terjadi kerusuhan di kawasan konstruksi sehingga pengerjaan proyek saat itu terpaksa dihentikan.

SKK Migas bersikap senada dengan kontraktor. Menurut SKK Migas, perubahan fluida di area konstruksi lebih besar dari perkiraan. Akibatnya, volume pekerjaan meningkat dari rencana awal. Adapun perubahan lingkup kerja, menurut SKK Migas, masih dimungkinkan berdasarkan Surat BP MigasNomor 0459/BP00000/2011/S7 tanggal 2 Agustus 2011.

Namun BPK tidak menerima alasan itu. Sebab, sejak lelang proyek dibuka, Exxon sudah meminta kontraktor memperhitungkan perubahan fluida. Perbedaan volume pelaksanaan dinilai sebagai risiko keuntungan dan kerugian bagi kontraktor pelaksana pekerjaan akibat pemilihan kontrak lump sum.

BPK juga menyatakan kerusuhan tidak bisa dijadikan alasan pembengkakan nilai proyek. Sebab, kejadian itu bukan termasuk keadaan kahar karena tidak ada fasilitas vital yang rusak.

Suparwadi meminta SKK Migas menunda pembebanan cost recovery sebesar US$ 484 juta kepada Exxon. "Kalau sampai mereka enggak lakukan koreksi, maka dampaknya penerimaan negara berkurang. Artinya, itu kerugian negara," ujarnya.

SKK Migas berjanji menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Mereka akan melaporkan bukti koreksi biaya operasional dan bukti lainnya terkait dengan pertanggungjawaban cost recovery. Adapun Vice President Public and Government Affairs ExxonMobil Indonesia, Erwin Maryoto, me-ngatakan akan berkoordinasi dengan SKK Migas atas adanya laporan ini. "Kami mengetahui temuan BPK tersebut dan bersama SKK Migas sedang me-nindaklanjutinya," tutur Erwin. PUTRI ADITYOWATI | ROBBY IRFANY


SUMBER: KORAN TEMPO