Kaltimtoday.co, Jakarta - Publik sedang dihebohkan pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz yang menyebut atasannya Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna memobilisasi dukungan ke Jokowi-Maruf Amin. Akibat menolak perintah tersebut, Sulman disebut harus dimutasi atau dipindahkan ke Gakum Ditlantas Polda Jabar.

Menjawab pengakuan Sulman tersebut, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah tersebut. Menurut Budi, apa yang disampaikan Sulman mengada-ngada.

"Saya tidak pernah mengarahkan sama sekali," ujar AKBP Budi Satria Wiguna seperti dilansir dari Kumparan, Senin (1/4/2019). 

Dia menyebutm apa yang disampaikan Sulman itu merupakan bentuk sakit hati karena dimutasi ke Polda Jawa Barat.

"Mungkin post power syndrome. Lama jadi Kasatlantas, Kapolsek lalu ke Polda Jabar," sebutnya.

Padahal, mutasi merupakan hal yang wajar. Apalagi mutasi bukan menjadi ranahnya melainkan Polda Jabar. 

"Saya mana bisa mutasi begitu. Itu kan mutasi ranahnya dari Polda Jabar," tuturnya. 

Sebelumnya, Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz menyebut atasannya memobilisasi massa untuk memenangkan Jokowi-MAruf Amin. Jika Jokowi-Amin kalah, maka para kapolsek akan dipindahkan. 

"Kami diancam, para kapolsek, kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon 01 kalah, maka kami akan dipindahkan," ungkap Sulman di Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (31/3).

Saat memberikan pengakuan tersebut, Sulman didampingi oleh Haris Azhar, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru.

Demi menjaga netralitas, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019. Dalam surat itu, ada 14 poin larangan bagi anggota Polri yang wajib dipedomani untuk menjaga perilaku netralitas. 

Netralitas aparat kepolisian sejatinya sudah diatur dalam Kode Etik Profesi Polri (KEPP) maupun Peraturan Disiplin anggota Polri. Mereka dilarang melakukan kegiatan politik praktis. Keterlibatan kepolisian bakal mengancam demokrasi. 

[TOS | Kumparan, Detikcom]