Kaltimtoday.co, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI menandatangani nota kerja sama penanganan urusan yang selama ini menjadi kewenangan polisi. Kekuatan TNI, seperti tertuang dalam enam lembar nota itu, membantu polisi dalam menghadapi unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan, dan konflik sosial.

Nota yang diteken Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto itu juga menyebutkan kekuatan militer ikut menjaga kegiatan masyarakat dan pemerintah yang rawan ricuh. Selain itu, TNI menyokong polisi dalam menjaga situasi yang memerlukan bantuan. 

Hadi Tjahjanto mengatakan, TNI sudah sering membantu polisi saat menghadapi unjuk rasa dan mogok kerja. TNI juga terlibat dalam mengatasi kerusuhan massa dan konflik sosial. "Kami, TNI dan Polri, solid menjaga NKRI sesuai dengan tugas masing-masing," kata Hadi seperti dilansir dari Koran Tempo, akhir pekan lalu.

Nota tersebut ditandatangani pada 23 Januari dan menyebar ke sejumlah kalangan pada Jumat lalu. Selain mengatur keterlibatan TNI, nota tersebut mengatur masa berlaku kerja sama selama 5 tahun, dan bisa diperpanjang. Biaya perbantuan TNI dibebankan kepada Polri.

Juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, mengatakan TNI hanya membantu polisi dalam pengamanan obyek vital, bukan berhadapan dengan masyarakat. Dalam situasi rusuh atau kacau, TNI juga hanya bertugas melapis kekuatan polisi. "Kami bagi-bagi tugas," katanya.

Nota kesepahaman itu dikecam Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati. Ia menyatakan kewenangan dan tanggung jawab pengerahan TNI ada pada presiden. "Itu pun harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat," katanya. 

Sesuai dengan Undang-Undang TNI Pasal 7 ayat 3, kata dia, pengerahan TNI untuk operasi militer baik perang maupun bukan harus melalui keputusan politik negara. Adapun nota kesepahaman bukanlah keputusan politik negara. "Presiden harus membatalkan nota kesepahaman itu," katanya.

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, mengatakan TNI memang bisa memberikan bantuan dengan nama "operasi militer selain perang". Tapi, dia melanjutkan, itu harus melalui keputusan politik negara, bukan atas dasar kontrak antara TNI dan Polri.

Menurut Haris, Tito dan Hadi telah melanggar hukum karena melawan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. "Nota kesepahaman bukan mekanisme negara. Presiden perlu segera mengeluarkan peraturan," katanya. Tapi Setyo Wasisto membantahnya, "Tak ada yang dilanggar."

[Mao Iskandar | Koran Tempo]


Artikel Terkait