Kaltimtoday.co - Lembaga kepolisian ternyata paling banyak melakukan pungutan liar. Itu tergambar dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). 

LSI dan ICW melakukan penelitian terkait interaksi warga dengan pegawai pemerintah dan probabilitasnya terjadi pungli dan gratifikasi.

Penelitian itu menemukan, di antara instansi pemerintahan yang ada, praktik tersebut memiliki kemungkinan paling tinggi terjadi di kepolisian.

Peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, dari sampel yang ada, 13 persen di antaranya pernah berurusan dengan kepolisian pada setahun terakhir ini.

"Dari 13 persen itu, sebanyak 34 persen mengaku pernah dimintai atau memberikan uang di luar biaya resmi atau hadiah," tutur Burhanuddin dalam acara diskusi 'Tren Persepsi Publik Tentang Korupsi di Indonesia' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12) seperti dilansir dari Merdeka.com.

Dalam survei, sebanyak 49 persen publik berurusan dengan pelayanan kesehatan dalam setahun terakhir dan 5 persen mengaku dimintai atau memberikan uang atau hadiah. Kemudian mengurus KTP, KK, Akta Kelahiran sebanyak 46 persen dan 17 persen terlibat pungli.

Selanjutnya, 27 persen berurusan dengan bagian administrasi sekolah negeri atau guru dan 8 persen memberikan pungli hingga gratifikasi. Mereka yang berurusan dengan universitas negeri sebanyak 6 persen dan 6 persen mengaku terlibat pungli.

Publik yang mencari pekerjaan di lembaga pemerintah sebanyak 5 persen dan 19 persen dari mereka terlibat pungli juga gratifikasi. Sementara sebanyak 3 persen berurusan dengan pengadilan dan 26 persen juga terlibat pungli.

"Probabilitas diminta uang di luar biaya resmi paling besar ketika berurusan dengan polisi. Dari 13 persen, 34 persen mengaku dimintai uang atau hadiah di luar biaya resmi dan 16 persen memberikan uang tanpa diminta," kata Burhanuddin.

Survei LSI ini dilakukan pada 8 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2018. Populasinya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia 19 tahun ke atas.

Jumlah sampel sebanyak 2 ribu responden diambil secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei tersebut sebesar 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka. Tren dalam rilis diperoleh dari hasil survei nasional 2016 dan 2017 yang diselenggarakan juga oleh lembaga lain seperti CSIS (2016) dan Polling Center (2017).

[WAL | Merdeka.com]


Artikel Terkait