Humas Pemprov Kaltim

Gubernur Kaltim Isran Noor saat menyerahkan penghargaan dalam acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Lamin Etam, Kamis (20/6/2019). 

Kaltimtoday.co - Sebanyak 21 perusahaan di Kaltim mendapatkan penilaian buruk atau proper merah dan hitam dalam pengelolaan lingkungan hidup dari Pemprov Kaltim.

Hasil itu diketahui berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur Kaltim Isran Noor 660.2/K.366/2019 tentang Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2018-2019 saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Lamin Etam, Kamis (20/6/2019).

Dalam kesempatan ini, Isran Noor membacakan 2226 perusahaan yang masuk dalam penilaian. Terdapat lima kategori pemeringkatan dari yang terbaik hingga terburuk. Kelimanya adalah proper emas, hijau, biru, merah, dan hitam.

Hasilnya, terdapat 15 perusahaan di Kaltim yang mendapat penilaian merah dan 6 perusahaan penilaian hitam alias paling buruk dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Mayoritas penerima proper merah dan hitam merupakan perusahaan  yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan industri kelapa sawit. Selebihnya, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil perkanan, seperti udang, dan jasa pelayanan kesehatan.

RSUD IA Moeis salah satu perusahaan yang mendapat penilaian proper merah dari Pemprov Kaltim dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

Plt Kepala Dinas Sosial Kaltim Bere Ali menyatakan, perusahaan yang mendapat proper merah dan hitam akan mendapatkan sanksi tegas dari Pemprov Kaltim. Pengurusan perpanjangan izin 21 perusahaan akan menjadi atensi dari pemerintah. Jika tidak ada perbaikan, tidak menutup kemungkinan izin tidak akan diperpanjang.

“Perusahaan dapat proper merah dan hitam itu artinya mereka tidak melaksanakan ketentuan Amdal yang sudah disusun dan ditetapkan. Pencabutan izin sangat layak jika memang tidak ada iktikad baik untuk melakukan perbaikan,” ucap Bere Ali.

Disebutkan dia, DLH Kaltim akan mengawasi secara ketat aktivitas perusahaan yang mendapat predikat penilaian pengelolaan lingkungan merah dan hitam. Masyarakat dapat melaporkan jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hal lingkungan hidup yang lebih parah.

“1 tahun ke depan kami lihat, ada perbaikan atau justru semakin parah,” katanya.

[TOS]