Kaltimtoday.co - Pengurus Wilayah (PW) Aisyiyah Samarinda melalui majelis kesehatannya ‘memerangi’ gerakan anti imunisasi di kota Samarinda. Terlebih mengingat mewabahnya kasus difteri di ibukota Kaltim ini, sekaligus mensosialisasikan pencegahan difteri.

“Majelis Kesehatan Aisyiyah bersama Pemerintah Kota Samarinda melakukan upaya pendekatan untuk memerangi gerakan anti imunisasi yang disinyalir merugikan kesehatan warga lebih banyak lagi,” ungkap ketua Majelis Kesehatan PW Aisyiyah kota Samarinda dr Irama Madjid dalam kegiatan yang dilaksanakan di SD Muhammadyah 4 Jl Ahim, baru baru ini.

Irama yang juga Pimpinan Puskesmas Air Putih ini mengatakan pemerintah dari dulu sudaah melakukan ikhtiar dengan imunisasi mulai bayi hingga dewasa usia anak sekolah.

“Tapi ada saja yang tidak mau di-imunisasi, bahkan satu sekolah di wilayah Puskesmas Air putih ada yang tidak mau. Makanya kami melakukan MoU supaya nanti yang tidak mau vaksin, jadi mau divaksin,” tegas Irama.

Karena lanjut Irama, mereka mereka atau gerakan anti imunisasilah yang disinyalir menjadi penyebab penyebar virus penyakit. “Kasihan warga yang sehat, karena mereka tidak diimunisasi malah tertular penyakit dari mereka,” beber Irama.

Makanya itu, ia mengharapkan ada regulasi supaya diberikan sanksi bagi mereka yang tidak imunisasi. “Memang kita sudah melakukan berbagai upaya pendekatan, termasuk kegiatan kami hari ini dari majelis kesehatan Aisyiyah didukung Pemkot Samarinda sebagai gerakan intensifikasi. Tapi alangkah bagus lagi ada regulasi terkait gerakan anti imunisasi,” tegas Irama.

Dikatakan Irama, UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 132 (3) bahwaa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan kentetuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

Begitu pula peran serta masyarakat, sebutnya sangat diharapkan. Seperti masyarakat  menyampaikan, menyediakan tempat, menjadi kader imunisasi di sekolah, di posyandu dan lainnya. “Peran serta masyarakat ini dijabarkan dalam Permenkes no 12 th 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi psl 44 tentang peran serta masyarakat,” terangnya.

Senada disampaikan ketua Majelis Kesehatan PW Aisyiyah Kaltim dr Siti Nuriatus Zahrab bahwa organisasi perempuan Muhammadyah ini bergandengan tangan untuk masyarakat Samarinda dan Kaltim.

“Kesehatan bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Dalam kasus difteri ini, peran serta masyarakat sangat diharapkan. Begitu pula dengan gerakan anti imunisasi supaya tidak ada lagi, sehingga tidak merugikan orang lain,” pungkasnya.


[Mao Iskandar | Diskominfo Samarinda]