Kaltimtoday.co - Sejumlah aktivis menggelar Aksi Kamisan bertajuk "Dwifungsi Ditolak, Aktivis Dibungkam" di seberang Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kamis (14/3/2019).

Dalam aksi tersebut, para aktivis selain menolak agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI dan rencana penempatan anggota militer aktif ke jabatan sipil juga menolak upaya pembungkaman terhadap aktivis. 

Acara itu juga dihadiri Dosen Fakultas Hukum Unmul Haris Retno Susmiyati. Haris Retno datang untuk mengkritisi wacana Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang hendak menempatkan sejumlah perwira tinggi TNI non job untuk menduduki jabatan sipil di pemerintahan.

Haris Retno menilai, wacana tersebut membahayakan hubungan sipil dan militer, serta mengancam kelangsungan reformasi militer yang sudah diupayakan selama ini. 

“Mengembalikan militer menduduki jabatan sipil sama artinya mengembalikan orde baru,” tegas Hari Retno. 

Disebutkannya, prajurit militer bertugas sebagai pelindung negara. Mempertahankan keamanan NKRI. Bukan mengurusi politik. 

Apabila, dwifungsi tersebut dibiarkan, sebut dia, tidak menutup kemungkinan kekerasan HAM pada masa lalu akan kembali terjadi. 

“Dwifungsi TNI itu harus dibatalkan,” pungkasnya. 

Aktivits juga mengecam upaya kriminalisasi terhadap Aktivis HAM, Robertur Robert, yang ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik. Meski tidak ditahan, namun penetapan tersangka disebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi. 

“Penetapan status tersangka itu kemunduran demokrasi. Tidak ada ruang untuk menyuarakan pendapat dan gagasan bagi masyarakat,” ujar Korlap Aksi Kamisan Kaltim, Yuri.

Selain melakukan orasi secara bergantian, Aksi Kamisan juga diiringi oleh pembacaan puisi Sajak Suara, karya Wiji Tukul. Adapun, Aksi Kamisan ditutup dengan penampilan musisi lokal yang menyanyikan lagu berjudul 'Hari Kamis’.

[DSY | TOS]