Kaltimtoday.co - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim mencatat sejumlah pelanggaran selama kampanye Pemilu 2019. Pelanggaran paling banyak berasal dari pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan. 

Ketua Bawaslu Kaltim Syaiful Bachtiar mengatakan, sejak dimulainya verifikasi parpol, pencalonan, hingga kampanye, pihaknya mencatat total pelanggaran sebanyak 103 kasus. Dari 103 pelanggaran, 9 di antaranya laporan masyarakat. Sisanya, 94 pelanggaran merupakan temuan Bawaslu.

"69 kasus dalam bentuk pelanggaran administrasi, 3 pelanggaran pidana, 2 pelanggaran etik, dan 14 dalam bentuk pelanggaran lainnya,” ungkap Syaiful kepada Kaltimtoday.co, Jumat (15/3/2019). 

Jika dilasifikasi berdasarkan wilayah, tambah dia, 9 pelanggaran yang bersumber dari laporan masyarakat, 2 kasus berasal dari Bontang. Sementara Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Timur masing-masing satu kasus. 

Adapun dari temuan Bawaslu paling banyak terjadi pelanggaran di wilayah Kutai Timur sebanyak 23 kasus. Disusul, 15 dari Samarinda, 14 dari Paser, 11 dari Kutai Kertanegara, 10 dari Penajam, 7 dari Bontang, 6 dari Mahakam Ulu, 4 dari Kubar, dan 2 dari Balikpapan. 

Lebih lanjut, disebutkan dia, dari total laporan dugaan pelanggaran pemilu, sebanyak 12 kasus dinyatakan bukan pelanggaran pemilu setelah Bawaslu melalukan penyelidikan.

“Sampai saat ini kami terus melakukan pemantauan dan memproses yang pelanggaran terjadi. Semakin mendekat 17 April harus semakin waspada,” ujarnya. 

Diungkapkannya, pelanggaran APK menjadi pelanggaran terbanyak hingga saat ini. Permasalahan APK terjadi, karena peserta pemilu banyak yang tidak menertibkan sendiri APK yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara, peran Satpol PP masih kurang maksimal, dan masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan tersendiri mengenai tata cara dan zona pemasangan papan reklame, spanduk, dan baliho.

“Kami berharap menjelang pencoblosan pelanggaran bisa semakin berkurang bukan justru semakin banyak. Kami juga akan memperketat pengawasan terhadap potensi politik uang,” pungkasnya. 

[DSY | TOS]