Kaltimtoday.co - Pemerintah saat ini dianggap mandul dalam menangani persoalan pertambangan di Kaltim. Buktinya, sudah 32 anak menjadi korban tenggelam di lubang bekas galian tambang. Namun, hingga saat ini tak ada satupun IUP dari perusahaan pemilik lubang tambang yang dicabut. 

Bahkan, rekomendasi Komnas HAM agar Kementerian LHK, mengaudit perizinan tambang batu bara di Kaltim tidak kunjung dilakukan. Tambang-tambang batu bara yang berada dekat dengan permukiman penduduk dibiarkan. Akibatnya tak main-main. Selain menyebabkan banjir, lahan pertanian milik warga banyak rusak, pun begitu dengan perikanan.

"Pemerintah punya otoritas. Harusnya bertindak. Jangan melakukan pembiaran!" tegas Pradarma Rupang, dinamisator Jatam Kaltim saat menggelar unjuk rasa mengecam kinerja Menteri LHK Siti Nurbaya yang tengah bertandang ke Universitas Mulawarman Samarinda, Jumat (8/2/2019). 

Unjuk rasa juga dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Unmul. Mahasiswa meminta Kementerian LHK menyelesaikan masalah  pertambang diseluruh Indonesia. Begitu pula dengan masalah lingkungan dan kehutanan. Pemerintah dianggap belum serius menjalankan amanah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Tuntutan kami harus ditindaklanjuti. Supaya tidak ada lagi korban jiwa yang meninggal di lubang bekas galian tambang," tegas Derviansyah, Menteri Sospol BEM KM Unmul kepada Kaltimtoday.co. 

Dikonfirmasi terpisah usai memberikan kuliah umum di Gedung Bundar Fakultas Kehutanan Unmul, Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan, penuntasan kasus kematian 32 warga Kaltim di kolam bekas tambang batu bara harus mengacu kepada Undang-Undang dan prosedur hukum yang berlaku.

"Saya sudah bilang, kalau penegakkan hukumnya lingkungan hidup, itu di Undang-undang ada rumusnya. Pertama, soal tambang itu soal siapa sih? Itu juga harus tahu dulu kan? Ada inspekturnya, ada pengawasnya," kata Siti kepada awak media.

Menurut Siti, penegakkan hukum dilakukan jika sudah terjadi kerusakan dan pencemaran.

"Saya sudah ikut perhatikan itu, dan KPK juga sudah turun. Tapi (izin) tambangnya, sudah lama dikasih, lubangnya sudah lama ada. Emang (perbaikan lubang eks tambang) bisa dikerjain sekejap?" tutur dia.

"Memangnya Sangkuriang gitu? Kan dalam proses diperbaikan. Tahu tidak, kerusakan model kayak gitu di Indonesia? ada 1.000 lebih titiknya, dan kami sudah identifikasi. Ada 350 sudah kami identifikasi, untuk diperbaiki. Kan pelan pelan dong," sambungnya.

Politikus Nasdem itu menegaskan, pihak terkait saat ini terus memproses perbaikan kondisi lingkungan, termasuk kondisi lahan kritis di Indonesia.

"Secara umum lahan kritis itu lagi ditangani. Ada yang ditanami ulang, diwajibkan para pemegang izin untuk menanam, hukum di situ mainnya," lanjutnya.

"Eh dengerin. Bagaimana mau berasa sekarang kalau masalahnya sudah puluhan tahun lalu. Memangnya bisa ditanam sekarang, tumbuh besok? Kan tidak bisa. Dilihat dulu dong 3 tahun, 4 tahun kemudian," tutupnya.

[TOS | DEV]