Kaltimtoday.co - Usulan anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial (Bansos) di RAPBD Kaltim 2019 Bengkak. Pemprov mengusulkan anggaran mencapai Rp 285 miliar. Padahal, selama ini hibah dan bansos kerap menuai masalah. Mulai dari korupsi hingga pertanggungjawab yang tidak jelas. 

Hal itu diungkapkan Anggota Banggar DPRD Kaltim Syafruddin. Dia mengatakan, bantuan hibah bansos 2019 di RAPBD Kaltim yang diusulkan Pemprov Kaltim  nominalnya mencapai Rp 285 miliar. Angka itu menurut dia cukup besar dan tak jelas diperuntukkan untuk siapa. Dia pun berharap bantuan hibah bansos tersebut dibatasi karena rencana hibah dan bansos 2017 saja belum dicairkan hingga saat ini. 

"Ada Rp 83 miliar hibah bansos yang tak cair 2017. Padahal di sana ada usulan pembangunan rumah ibadah dan pondok pesantren. Ini beban bagi kami pada masyarakat. Kalau bisa itu dulu yang diprioritaskan," tegas dia.

Dia menjelaskan, tidak cairnya anggaran dana hibah dan bansos 2017 dikarenakan rekomendasi dari Disdikbud Kaltim tidak diberikan. Padahal untuk pembangunan masjid sekolah atau bantuan untuk pesantren misalnya, sudah mendapat rekomendasi dari Departemen Agama (Depag). Karena itu jika dalam APBD 2019 yang sedang dibahas kembali memunculkan bantuan sosial sebesar Rp 15 miliar dan hibah Rp 270 miliar, maka Syafruddin minta agar kasus 2017 bisa diklirkan lebih dulu.

"Kalau mau ideal, yang tersisa dari 2017 itu bis diselesaikan lebih dulu, baru mengajukan alokasi yang lain," kata Udin, sapaan akrabnya. 

Dia berharap, pemprov segera merinci hibah bansos yang angkanya mencapai Rp 285 miliar untuk apa saja dan diusulkan dari mana saja. Udin menilai penting untuk membuka daftar usulan penerima hibah dan bansos tersebut agar tepat sasaran. 

"Pembahasan Banggar dan TAPD masih global, kami tunggu yang rinci saja," ungkapnya. 

Terpisah Anggota TPAD yang juga Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Fathul Halim menerangkan, dana bantuan hibah dan bansos 2017 tidak bisa lagi digunakan karena sudah masuk dalam Silpa 2019. Sehingga jika ada pihak yang ingin mendapatkan bantuan maka harus mengusulkan proposal yang baru. 

"Usulan yang lalu itu sudah masuk di Silpa dan uangnya sudah diprogramkan di APBD 2019 ini. Jadi kalau mau ya ajukan lagi namun harus dengan syarat-syarat baru, bukan menggunakan yang kemarin," sambungnya. 

Saat ini Pemprov Kaltim pun telah menerapkan aturan pembatasan pemberian hibah dan bansos yang angkanya tidak boleh melebihi Rp 200 juta dalam bentuk dana segar. Namun bantuan dana tersebut boleh saja lebih dalam bentuk barang. Semisal untuk pembangunan masjid, gedung sekolah atau yang lain, maka bantuan yang diberikan harus dalam bentuk barang atau fisik. "Bukan dalam bentuk dana kalau sudah di atas 200 juta," katanya. 

APBD 2019 Kaltim sendiri diproyeksi menyentuh angka Rp 10,475 triliun. Angka itu didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 5,393 triliun, dana perimbangan Rp 5,059 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 22 miliar. Sementara untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 5.140 triliun, belanja langsung Rp 5,234 triliun.

[PAS]


Artikel Terkait