Kaltimtoday.co - Pada era globalisasi saat ini peran generasi milenial sebagai generasi penerus bangsa diharapkan memiliki pandangan terbuka dan kritis terhadap kondisi perpolitikan.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Wilayah GEN AMPM Kaltim, Mujahid, Jumat (30/3) usai menggelar diskusi bertajuk "Suara dan Gerakan Politik Milenial: Mengagas Arah Baru Indonesia".

Mantan presiden badan eksekutif mahasiswa (BEM) Unmul ini mendorong agar generasi muda memahami konstelasi politik, membuat gagasan positif, dan tidak hanya sekedar wacana. Karena generasi muda punya potensi yang begitu besar, keterlibatanya dalam politik dapat menjadi penentu arah baru Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan, dan lebih sejahtera. 

”Dinamika politik negara kita saat ini membutuhkan energi baru dari para generasi muda. Indonesia memerlukan aktor-aktor politik yang memiliki kelebihan dalam banyak hal. Seperti ilmu pengetahuan, teknologi, akhlak, dan moral. Kuncinya generasi muda jangan cuma menunggu tapi jadi pelaku,” ujar Mujahid.

Masyarakat Indonesia saat ini, tambah dia, juga mengharapkan lahirnya pemimpin sejati yang dapat menjadi panutan. Pemimpin yang ucapannya tidak hanya didengar tapi juga ditaati dan menginspirasi orang lain untuk bergerak dan terlibat. 

”Inilah saatnya pemuda mengambil peran untuk mengambil hati masyarakat dengan terjun ke dunia politik. Mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi mereka,” katanya. 

Terakhir, dia berharap pemuda memiliki visi yang jelas ke depan untuk menyiapkan regenerasi bangsa Indonesia yang akan datang. Caranya dengan melibatkan diri secara aktif dalam kontes politik. Seperti di pilkada , pileg, dan pilpres. 

POLITIK  DI MATA MILENIAL

Hadir dalam bincang politik milenial itu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul Purwadi, Founder Aliansi Bontang Peduli Jumardi, dan aktivis Surahman.

Di depan ratusan peserta yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa itu, Purwadi berharap generasi milenial mau terlibat dalam dinamika politik di tanah air. Minimal memahami isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan. Karena menurutnya, langkah milenial mengawal perubahan politik dapat melahirkan pembaruan pemikiran dan pandangan terhadap pembangunan di Tanah Air. 

Dia memberikan contoh tentang kebijakan pemerintah yang tidak percaya diri dengan mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Kebijakan pemerintah itu sebutnya aneh. Karena kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Berdasarkan data BPS Februari 2017, jumlah angkatan kerja yang menganggur mencapai tujuh juta orang. Tapi, oleh pemerintah justru tenaga kerja asing yang dipermudah.

"Pemerintah mestinya bekerja keras memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan secara fundamental. Bukan justru mempermudah masuknya tenaga kerja asing saat rakyatnya banyak menganggur," papar Purwadi. 

Kesadaran politik milenial, tambah dia, sangat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah pro rakyat. Pasalnya, rezim saat ini sangat tidak berpihak terhadap kondisi warganya sendiri. Contohnya, selain pro tenaga kerja asing, rezim saat ini juga terlalu mudah untuk melakukan impor produk-produk kebutuhan dasar publik. Seperti gula, beras, kedelai, bahkan garam. Belum lagi, kebijakan hutang luar negeri yang dari waktu ke waktu semakin membengkak. 

"Semua kebijakan tidak pro rakyat yang dilakukan rezim saat ini itu terjadi karena banyak yang tidak peduli terhadap politik," tuturnya. 

Sementara itu, Jumardi mengungkapkan, generasi millennial selama ini dinilai sebagai orang yang sangat ingin membuat perubahan di Indonesia. Tapi, hal itu condong dilakukan melalui jalur sosial ketimbang politik.

"Mereka ingin membuat perubahan, tapi politik itu sendiri masih jauh dengan mereka. Wajar jika para milenial jadi enggan melek politik," katanya. 

Dia menjelasakan, generasi milenial memegang peranan penting pada transformasi Indonesia pada 2020. Karena generasi ini dapat menjadi kekuatan baru dunia dan menjadi pasar digital terbesar di kawasan Asia Tenggara yang jumlahnya hampir mencapai 140 juta pengguna. 

Sayangnya, lanjut dia, masih ada jarak antara generasi milenial dengan partai politik. Hal ini membuat generasi muda menjauhi perpolitikan dalam melakukan perubahan di Tanah Air. 

"Jadi dari sekarang penting dibuka ruang diskusi dan partisipasi generasi milenial terhadap politik," paparnya.

Adapun Surahman menganggap, generasi milenial dapat berperan besar untuk membangun bangsa. Cara berpikir generasi milenial, kata dia, lebih luas dibanding orang-orang dulu. Dia tidak setuju jika generasi muda dianggap tidak bisa membuat suatu gerakan berarti di Kaltim apalagi Indonesia.

"Generasi muda bisa mengembangkan minatnya pada politik jika mau berkontribusi aktif. Parpol jika diisi anak muda, maka partai tersebut semakin kreatif, berani, dan bisa mendorong agar bangsa ini semakin berdaulat," imbuhnya. 

(YUSUF | HUMAS GEN AMPM KALTIM)


Artikel Terkait