Kaltimtoday.co - Sanksi Pemprov Kaltim kepada PT Adimitra B aratama Nusantara (ABN) tidak main-main. Kerusakan akibat longsor Sangsasanga bahkan harus dituntaskan dalam dua pekan. Itu disampaikan langsung Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Hadi Mulyadi menegaskan, keputusan itu diambil setelah rapat bersama Dinas ESDM Kaltim. Hasil investigasi dapat disimpulkan, PT ABN mesti bertanggungjawab penuh terhadap kerusakan longsor Sangasanga. Baik kerusakan jalan maupun rumah warga yang ambruk. 

“PT ABN tanggungjawab penuh,” ucap Hadi. 

Dikatakan dia, perbaikan jalan maupun ganti rugi PT ABN kepada warga harus selesai dalam dua pekan. Dirinya akan memantau langsung pengerjaan dan tanggungjawab PT ABN. 

“Bukan sekadar janji, tapi harus ditepati,” ujarnya kepada media, Senin (5/12/2018).

Selain mewajibkan ganti rugi dan perbaikan jalan, tambah dia, pihaknya juga mewajibkan perusahaan untuk menutup tambang yang aktivitasnya berdekatan dengan permukiman warga. Penutupan tidak berlaku sementara, tapi permanen. Artinya, tidak ada tawar-menawar. 

Di samping itu, melihat aktivitas pertambangan yang banyak dikeluhkan masyarakat, dirinya akan melakukan inventarisasi pemilik IUP yang menambang kurang dari 500 meter dari permukiman warga. 

“Seluruh IUP yang beroperasi kurang dari 500 meter dari permukiman harus ditindak,” tegasnya.

Pemprov, lanjut dia, akan berkomitmen penuh untuk melakukan reformasi usaha pertambangan di Kaltim. Di antaranya, masalah royalti dan perpajakan. 

[WAL]


Artikel Terkait