REZA/KALTIMTODAY.CO

Ketua Pansel Pemilihan Wakil Wali Kota Samarinda Joha Fajal.

Kaltimtoday.co, Samarinda - Panitia seleksi (pansel) pemilihan wakil wali kota Samarinda menunggu dua nama yang diajukan oleh Syaharie Jaang dari tiga nama yang telah dikantonginya.

Tiga nama calon yang telah di pegang oleh Jaang yakni, Arif Kurniawan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Barkati dari Partai Demokrat, dan Saefuddin Zuhri dari partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Ketua Pansel Joha Fajal mengatakan, 10 Juli Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang wajib menyerahkan dua nama untuk masuk dalam seleksi berikutnya. Artinya hanya 2 dari 3 calon yang bakal mengikuti tahapan penjaringan berikutnya.

"Besok (hari ini) Pak Jaang harus setor dua nama calon. Setelah itu kami lanjutkan proses berikutnya," terangnya pada Kaltimtoday.co, Selasa (9/7/2019).

Dia menerangkan, setelah mendapatkan dua nama yang direkomendasikan wali kota, 14 Juli pansel akan memanggil kedua calon untuk menyerahkan persyaratan.

Tak ingin membuang waktu, Joha menyebut, persyaratan pencalonan wakil wali kota tersebut telah disosialisasikan kepada masing-masing partai pengusung jauh-jauh hari, sehingga dua calon dapat memenuhi persyaratan dengan tepat waktu.

"Sosialisasi persyaratan sudah dilakukan terlebih dahulu karena antisipasi dari kami agar waktu yang sempit itu dapat digunakan sebaik-baiknya," terangnya.

Setelah berkas diterima, pihak pansel akan memverifikasi seluruh persyaratan kedua calon tersebut. Kemudian pihak pansel mengadakan rapat kembali dengan Bdan Musyawarah (Banmus) DPRD Samarinda untuk menentukan waktu pelaksanaan paripurna pemilihan wakil wali kota.

"Sesuai dengan perencanaan akan dilakukan paripurna pemilihan pada 22-25 Juli," ucapnya.

Dalam Paripurna DPRD Samarinda itu, tambah dia, kedua calon akan memaparkan visi dan misi. Kemudian seluruh anggota diharuskan memilih dari dua kandidat wakil wali kota.

Dia juga menjelaskan, jika pemilihan wakil wali kota ini mengalami hambatan dan mundur maka paling lambat harus selesai Agustus. Jika tidak bisa selesai juga, maka  pemilihan wakil wali kota tidak bisa dilakukan kembali. Untuk itu, pansel meminta kerja sama dari seluru pihak terkait untuk menyelesaikan pemilihan pada Juli hingga Agustus. Untuk selanjutnya dilaksanakan pelantikan.

"Itu sudah tertuang dalam undang-undang, jika melewati 18 bulan tidak dilaksanakan pemilihan wakil kepala daerah, maka tidak dibolehkan diadakan pemilihan," pungkasnya.

[RZA | TOS]