HERDIANSYAH HAMZAH FOR KALTIMTODAY.CO

Kaltimtoday.co - Kasus politik uang yang terjadi di Samarinda menjadi perhatian khusus Pengamat Hukum Herdiansyah Hamzah.

Castro, panggilan akrabnya, menjelaskan norma hukum yang mengatur politik uang tercantum di Pasal 515 dan Pasal 523 Ayat 3 Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu. 

Perbedaan kedua pasal tersebut hanya terletak pada waktu kejadian perkara atau tempus delicti. Pasal 515 berlaku terhadap politik uang yang terjadi pada saat pemungutan suara, yakni dari pukul 07.00 WITA hingga 13.00 WITA. Sedangkan Pasal 523 Ayat 3 berlaku pada saat pemungutan suara.

"Pelaku politik uang bisa dikenakan salah satu pasal tersebut, dengan melihat tempus delicti atau waktu kejadian peristiwa pidananya," jelasnya pada Kaltimtoday.co, Kamis (18/4/2019). 

Terkait hukuman yang dijatuhkan pada kasus serangan fajar yang dilakukan oknum caleg, Castro menerangkan bahwa pelaku bisa dikenakan Pasal 523 Ayat 3 UU 7/2017 tentang Pemilu. Ancaman hukuman yang akan diberikan paling lama 3 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 36 juta. Pasal yang dikenakan berdasarkan waktu kejadian (tempus delicti). Pasal ini dikenakan kepada orang perorangan, mengingat subjek hukum yang dinyatakan sebagai unsur politik uang.

"Hukumannya berlaku kumulatif, yakni pidana penjara sekaligus denda. Disebutkan di Pasal 523 Ayat 3 ialah 'setiap orang', jadi dikenakan kepada orang perorangan," papar staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda tersebut. 

Hukuman juga akan diberikan pada caleg yang terbukti melakukan politik uang. Jabatan anggota dewan terpilih akan digantikan apabila calon yang terpilih terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hukuman ini tertuang di UU 7/2017 tentang Pemilu dalam Pasal 426 Ayat 1.

Menurut Castro, kasus politik uang yang dilakukan caleg berpengaruh dengan elektabilitas  partai politiknya, meskipun tidak ada regulasinya. Disinilah peran publik harus melibatkan diri secara aktif untuk mengawal agar kasus trsebut tidak menguap dan bisa memberikan penilaian terhadap partai asal pelaku politik uang secara etik.

Castro menghimbau masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian serupa dan turut serta membongkar kasus-kasus politik uang lainnya.

"Publik harus didorong untuk lebih partisipatif dalam mengawasi dan melaporkan peristiwa politik uang di lokasinya masing-masing," tutupnya.

[DSY | TOS]