Kaltimtoday.co - Janji harus ditepati. Salah satu komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi pada tahun pertamanya adalah meningkatkan kesejahteraan guru honorer di SMA/SMK/MA negeri dan swasta plus tenaga kependidikan. Peningkatan itu akan langsung dilakukan tahun depan, pasca pengesahan APBD 2019 yang diperkirakan selesai sebelum akhir bulan depan.

Sekretaris Tim Penyusun Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023 Zaenal Haq di sela-sela Rapat Paripurna DPRD Kaltim kemarin menjelaskan, beberapa hal yang menjadi prioritas Isran Hadi di tahun pertamanya seperti kesejahteraan guru. Isran Hadi pun disebut akan berkomitmen agar peningkatan kesejahteraan itu minimal setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim yang telah disahkan menjadi Rp 2,74 juta per bulan. "Saya tidak hapal detail hitungannya tapi komitmennya minimal UMP Kaltim," kata Politikus PKS Kaltim ini.

Selain itu, persoalan banjir dan jalan rusak juga menjadi konsen Isran Hadi dalam RPJMD 2018-2023 yang diperkirakan akan tuntas sebelum Februari mendatang. Isran Hadi sendiri memiliki waktu enam bulan menyusun rancangan awal RPJMD sebelum ditetapkan menjadi RPJMD yang digunakan selama masa kepemimpinan Isran-Hadi. "Kalau kemarin Pak Gub (Isran, Red) maunya kalau bisa seluruh jalan nasional dan provinsi itu dibeton saja supaya kuat. Nanti Pak Isran yang akan berjuang supaya bisa menarik dana dari APBN untuk membiayai perbaikan jalan lintas daerah itu," katanya.

Menariknya, Isran Hadi tak ingin ada pembangunan infrastruktur yang menyedot APBD Kaltim di tahun pertamanya sehingga untuk program Multi Years Contract (MYC) di 2019 tidak diadakan karena sangat membebani anggaran daerah. Seluruh APBD Kaltim akan dipakai untuk menuntaskan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari mereka.

"Sistem anggaran Isran Hadi ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak akan ada jor joran membangun infrastruktur dari APBD. Kalau ada infrastruktur besar, itu pasti dari APBN. Tol misalnya saat ini kan sudah ditangani APBN, APBD sudah tidak lagi. Ini infonya akan ada tol lagi dari Samarinda ke Bontang, tapi itu juga bukan APBD, sudah masuk APBN. Pokoknya kita akan buat berbeda," sambungnya.

Lebih lanjut diungkap Zaenal, pihaknya telah melakukan konsultasi publik perihal rancangan RPJMD Kaltim 2018-2023 di Lamin Etam beberapa waktu lalu. Hasilnya, banyak masukan dari peserta yang akan dirumuskan bersama dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Pasca konsultasi publik tersebut, RPJMD akan disusun lagi untuk kembali dibahas di musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) untuk mendengarkan detail usulan dari masing-masing OPD.

"Memang RPJMD kita belum selesai, baru 75 persen. Tapi untuk APBD 2019 ini tetap mengacu pada apa yang telah disampaikan Pak Isran dalam penyampaian visi misinya di hadapan paripurna dewan lalu. Walaupun belum diadopsi 100 persen, minimal 2019 ini sudah mulai berjalan," tegas Zaenal.

[PAS]


Artikel Terkait