Kaltimtoday.co - Salah satu janji Kaltim Berdaulat yang dibawa Gubernur Isran Noor dan Wakilnya Hadi Mulyadi yaitu Kaltim mampu berdaulat dalam mengelola sumber daya alam (SDA). Selama ini Kaltim masih memanfaatkan sumber daya alam dengan ekstraktif.

Ekstraktif berarti hanya berfokus pada sumber daya alam semata. Akibatnya kurang dalam mengembangkan potensi yang lain. Prof Hariadi Kartadihardjo mengulas hal tersebut dalam gelar wicara di Pendopo Lamin Etam, Kantor Gubernur, Selasa (12/2) bertajuk Menuju Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kaltim yang Berdaulat digagas oleh Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor. 

Kepada Kaltim Today, Hariadi mengatakan selama ini Kaltim selalu bertumpu pada industri ekstraktif dan menurutnya itu hal yang salah. Sudah waktunya bagi Kaltim untuk melihat pertanian sebagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Target tersebut bagi Hariadi masih realistis.

“Walaupun berdaulat bersifat jangka panjang, tetapi tetap bisa dibuat target lima tahunan (sesuai dengan masa jabatan gubernur),” katanya.

Untuk bisa berdaulat melalui SDA dibutuhkan juga sistem birokrasi yang efisien. Menurut Hariadi pemprov butuh lebih profesional dalam menjalankan tugas pokok mereka. Ini penting agar supaya bisa menjawab masalah-masalah yang ada di Kaltim. 

“Tantangannya itu tadi perbaikan di sistem birokrasinya. Selama ini masalah yang dihadapi, orang-orang ini hanya atau lebih mengutamakan administrasi pertanggungjawaban keuangan, kurang memerhatikan capaian di lapangan,” ujarnya.

Ketergantungan Kaltim dalam pemanfaatan SDA ekstraktif juga menjadi catatan Bustanul Arifin, pakar kebijakan pengelolaan pangan dan pertanian. Ia mengatakan Kaltim harus bergeser dari kebiasaan ekstraktif. 

“Jadi nanti yang dimanfaatkan yang kira-kira memang sudah layak dimanfaatkan. Jadi tidak percuma dan tidak menghasilkan limbah baru,” katanya. 

Bustanul bisa memahami jika Kaltim belum bisa lepas sepenuhnya dari SDA ekstraktif. Meski demikian, pelan-pelan hal semacam ini tetap harus dikurangi. Misalnya dengan Kaltim lebih selektif dalam memanfaatkan batu bara.

“Berani tidak kita tidak memanfaatkan batu bara 100 persen? Kalau memang masih harus ekstraktif okelah apa boleh buat,” ujarnya. 

Untuk melepaskan diri perlahan-lahan dari SDA ekstraktif, Kaltim menurut Bustanul sudah bisa mulai memfokuskan perhatian pada potensi pemanfaatan perkebunan dan pertanian—sekalipun bukan sawah. Hasilnya nanti dapat diolah dengan sistem agroindustri. 

“Supaya bisa menyerap lapangan kerja dan juga mengurangi kemiskinan,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Kaltim menegaskan, pengelolaan sumber daya alam harus berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan lestari. "Transformasi ekonomi sumber daya alam tidak terbarukan ke arah terbarukan harus dilakukan," kata Hadi Mulyadi

Menurut dia, industrialisasi dan hilirisasi produk wajib dilaksanakan guna meningkatkan nilai tambah bagi daerah sekaligus percepatan pertumbuhan ekonomi. Ke depan lanjutnya, Kaltim tidak perlu mengirim (ekspor) komoditi mentah tapi produk yang sudah melalui proses pengolahan (produksi industri).

"Potensi tambang (batu bara/migas) tidak kita utamakan sebab industri ini tidak berkelanjutan. Ketergantungan kita kurangi secara bertahap untuk tabungan selain terus mengembangkan SDA terbarukan dan pertanian dalam arti luas," ungkapnya.

[WWL]


Artikel Terkait