Kaltimtoday.co - Kisruh di tubuh Partai Hanura Kaltim masih terus berlanjut. Anggota DPRD Kaltim Herwan Susanto yang juga mantan Ketua Fraksi Hanura sedang mengumpulkan bukti bukti untuk menggugat unsur pimpinan dewan. Herwan berdalih statusnya saat ini masih anggota dewan sehingga pergantian alat kelengkapan dewan (AKD) yang dilakukan beberapa waktu lalu cacat hukum. Semua jabatan Herwan dicopot baik dari anggota Komisi III, Badan Anggaran maupun Badan Musyawarah.

Keinginan menggugat unsur pimpian dewan itu muncul setelah Herwan menerima surat penolakan pergantian antara waktu (PAW) dari Kemendagri yang diusulkan kepengurusan Surpani ke DPRD Kaltim. Herwan pun mengaku statusnya saat ini masih anggota dewan sehingga menyoal pergantian dirinya dari alat kelengkapan dewan. "Pengacara saya masih membuat laporan ini kalau sudah selesai nanti langsung akan kami gugat ke Badan Kehormatan (BK)," kata Herwan.

Menanggapi rencana gugatan Herwan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun mempersilakan mantan Ketua Hanura Kaltim itu menempuh jalur sesuai hukum. Namun keputusan yang sudah diambil unsur pimpinan disebut Samsun sudah tepat karena status Herwan bukan lagi anggota dewan. Apalagi mundurnya Herwan dari keanggotaan dewan bukan atas intervensi unsur pimpinan melainkan kehendak sendiri yang akan maju lagi sebagai anggota dewan melalui partai lain.

"Yang bersangkutan (Herwan, Red) kan sudah menyatakan mundur. Logika kami sederhana, kalau yang bersangkutan sendiri sudah menyatakan mundur terus apa lagi? Apa yang mau digugat?" tutur Samsun.

Menurut Samsun, pergantian posisi Herwan dalam AKD bukan keputusan unsur pimpinan dewan melainkan keputusan Fraksi (partai) Hanura, sementara unsur pimpinan DPRD Kaltim hanya membacakan keputusan tersebut. Jika hal itu dianggap tidak sah, maka urusannya bukan dengan unsur pimpinan melainkan dengan partainya.

"Karena ada surat masuk dari Hanura untuk melakukan pergantian alat kelengkapan dewan ya kami laksanakan. Posisi kami hanya membacakan putusan bukan kehendak unsur pimpinan untuk mengganti," jelasnya kepada Kaltimtoday.co.

Lebih lanjut, tudingan kalau keputusan tersebut cacat hukum karena kursi Fraksi Hanura kurang satu alias hanya tiga karena belum adanya PAW, hal itu disebut Samsun tak masalah karena kuota kursi Hanura tetap empat kursi alias tetap satu fraksi. Sementara soal PAW anggota fraksinya dinilainya tidak akan mengurangi kursi Hanura. "Kan cuma orangnya saja yang belum diganti karena konflik internal partainya tapi soal kuota kan tetap satu fraksi," sambungnya.

Sebelumnya, DPRD Kaltim telah menerima surat penolakan PAW anggota DPRD Kaltim Herwan Susanto yang diusulkan Ketua Hanura Kaltim Surpani. Penolakan itu disampaikan melalui surat Kemendagri per tanggal 29 Oktober yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim Isran Noor, terlampir ketua DPRD Kaltim dan ditanda tangani Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono. Surat tersebut diterima Selasa (30/10).

Dalam surat tersebut Sumarsono menjelaskan alasan penolakan permintaan Surpani yang diajukan ke Kemendagri melalui Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan, tepatnya di Pasal 109 ayat 4 menyebutkan, usulan PAW baru bisa diproses setelah sengketa partai politik sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Seperti yang kita ketahui, saat ini terjadi dualisme kepengurusan Hanura dari level pusat hingga ke daerah dan hingga detik ini belum ada keputusan inkrah.

Selain itu, Pengadilan PTUN Jakarta juga telah mengeluarkan keputusan meminta kepada Kemenkumham untuk menunda restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus pusat Hanura periode 2015-2020 selama proses pemeriksaan di persidangan masih berlangsung.

[PAS]


Artikel Terkait